Lewat Video di YouTube, Jokowi Klarifikasi Hoax UU Cipta Kerja

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya angkat suara terkait polemik yang terjadi dari disahkannya Undang-Undang (UU) Omnibus Law klaster Cipta Kerja yang menarik reaksi beragam kelompok masyarakat untuk turun ke jalan meminta pembatalan UU tersebut.

Melalui video yang dibuat setelah rapat terbatas antara Presiden dengan kepala daerah dan diunggah di kanal YouTube Presiden Joko Widodo, Jumat, (09/10/2020) malam, pria yang akrab disapa Jokowi ini menjelaskan perihal UU Cipta  Kerja dan menyanggah setiap berita hoax yang beredar secara luas di media sosial.

Jokowi menekankan bahwa ada 11 klaster dalam UU Cipta Kerja yang bertujuan sebagai reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Klaster tersebut diantaranya ada urusan penyederhanaan perijinan usaha, investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi  pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Dirinya juga menekankan bahwa tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja ini dikarenakan setiap tahun ada sekitar lebih dari 2,6 juta pencari kerja sehingga kebutuhan untuk lapangan kerja baru sangat mendesak. Ditambah ditengah pandemi ini ada 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu 87 persen pekerja di Indonesia memiliki derajat pendidikan setara dengan SMA ke bawah sehingga perlu adanya dorongan untuk membuka usaha baru  khususnya di sektor padat karya.

Baca Juga:  Kasus Korupsi Eks Bupati Lampung Tengah, KPK Dalami Keterangan 5 Saksi

“Jadi tujuan UU Cipta Kerja ini menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya”, elas Jokowi dalam video.

Jokowi juga menambahkan bahwa UU Cipta Kerja ini juga memangkas segala kerumitan dalam prosedur pelaku UMKM.  Perijinan usaha untuk UMKM juga tidak diperlukan lagi sehingga masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri saja.

Pembentukan PT (Perseroan Terbatas) juga dipermudah tanpa dicantumkan standar modal minimal, pembentukan koprasi juga dipermudah hanya dari 9 orang saja. Bagi para pelaku usaha pangan, pemerintah akan membiayai sertifikasi halal.

Melalui penyerdahanaan yang ada di UU Cipta Kerja ini secara otomatis mencegah adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah yang secara sengaja mengintegrasikan dalam proses perijinan tersebut. Jokowi dalam hal ini juga membungkam info-info yang tidak benar terkait UU Cipta Kerja, seperti penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi  (UMSP) sehingga faktanya, upah-upah tersebut masih diterapkan.

Baca Juga:  Demo Damai Dideklarasikan di Karanganyar, Namun Tolak UU Cipta Kerja Jalan Terus

Selain itu informasi bahwa upah kerja dihitung per jam juga disanggah oleh Jokowi. Dalam hal ini, pemberian upah bisa dikalkulasi berdasarkan keuntungan dan waktunya. Info mengenai penghapusan hak cuti, baik itu cuti pernikahan, kematian, khitanan, baptisan, melahirkan serta tidak ada kompensasi dari pengambilan cuti tersebut juga ditegaskan oleh Jokowi bahwa itu tidak benar.

“Hak cuti tetap ada dan dijamin”, tegasnya.

Perusahaan juga tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan selain itu jaminan sosial tetap ada. Komersialisasi pendidikan infromal juga tidak dibenarkan karena yang diatur hanya pendidikan formal.

Meski dirinya sudah menjelaskan secara rinci konteks dari UU Cipta Kerja ini, Jokowi tetap membuka diri bagi siapapun yang masih berkeberatan soal UU Cipta Kerja, bisa melakukan ulasan secara yuridis melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti yang diketahui, UU Cipta Kerja secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 5 Oktober 2020 silam.

Tags: , ,