Lima Saksi Diperiksa KPK Terkait Suap Pembangunan Jembatan Waterfront City

Lima Saksi Diperiksa KPK, Terkait Suap Pembangunan Jembatan Waterfront City

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memgatakan, penyidik KPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dari unsur pegawai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Menurut Ali, kelima (5) saksi tersebut sempat ditanya penyidik terkait dugaan pemberian uang kepada 2 tersangka kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Riau, Tahun Anggaran (TA) 2015 hingga 2016.

“KPK telah selesai memeriksa kelimanya (5 orang) dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka AN (Adnan) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Marga dan Pengairan Kampar (Riau),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

“Para saksi saling dikonfrontasi dan didalami pengetahuannya mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada dua tersangka yaitu AN (Adnan) dan IKS (I Ketut Suarbawa),” jelasnya.

Ali menjelaskan, saksi-saksi yang diperiksa adalah Kepala Seksi Proyek Kecil/Staf Quantity Sensor PT Wijaya Karya Bayu Cahya Saputra, karyawan PT Wijaya Karya Bimo Laksono, Project Manager PT Wijaya Karya Didiet Hadianto, Staf Marketing PT Wijaya Karya Firjan Taufa, dan pegawai PT Wijaya Karya Ucok Jimmy.

Baca Juga:  Eks Sekretaris MA dan Menantunya Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Ali menambahkan, saksi-saksi itu juga dikonfirmasi terkait dengan besaran jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Wijaya Karya untuk proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang itu.

Adnan bersama Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya I Ketut Suarbawa (IKS) sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Maret 2019.

Dua tersangka tersebut (Adnan dan I Ketut Suarbawa) disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kasus ini berawal pada 19 Agustus 2013, saat itu Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City TA 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang itu dimenangkan oleh PT Wijaya Karya.

Kemudian pada Oktober 2013, ditandatangani kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City TA 2013 dengan nilai Rp 15.198.470.500,00 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Baca Juga:  Terduga Pembunuh Wanita Dalam Mobil Terbakar di Sukoharjo Tertangkap

Adnan diduga meminta pembuatan engineer’s estimate pembangunan Jembatan Waterfront City, Tahun Anggaran (TA) 2014 kepada konsultan. Sedangkan I Ketut Suarbawa diduga telah meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

KPK menduga kerja sama antara Adnan dan Suarbawa terkait dengan penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City yang dibiayai APBD TA 2015, APBD Perubahan TA 2015, dan APBD TA 2016.

Atas perbuatan ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp 1 miliar atau 1 persen dari nilai-nilai kontrak. KPK menduga telah terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme terkait pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka.

Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp 50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang secara sejak 2015 dan 2016 dengan biaya sebesar Rp 117,68 miliar.

Tags: , ,