Lucky : Pemerintah Harus Menjelaskan Aturan Detail Tentang Pemblokiran IMEI

Pemerintah Harus Menjelaskan Detail Tentang Pemblokiran IMEI

Dalam beberapa hari ke depan, sistem regulasi IMEI akan berjalan dan mulai suntik mati ponsel BM. Sebelum kebijakan itu diterapkan, pengamat gadget Lucky Sebastian meminta pemerintah menjelaskan aturan detailnya.

Aturan detail yang dimaksud, seperti menjelaskan nasib perangkat yang dibawa turis ketika mereka ada di Indonesia hingga mereka yang membeli ponsel terbaru di luar negeri, baik yang dibeli di e-commerce maupun dibeli langsung.

“Bagaimana dengan undang-undang atau aturan pendukungnya ya? Apa sudah siap juga? Misal kejelasan soal turis, soal impor perorangan beli dari e-commerce luar, barang hadiah, kehilangan, dan lainya,” ujar Lucky.

Menurut Lucky, penjelasan aturan IMEI ini perlu disosialisasikan agar masyarakat tidak mengalami kebingungan saat membeli perangkat baru maupun soal tata cara membayar pajak yang harus ditanggung bila perangkat tersebut dibawa dan dipakai di Indonesia.

“Tanpa detail aturan yang jelas, tentu masyarakat akan bingung. Tanpa aturan tidak ada kepastian, mana yang boleh dan tidak. Misal dekat-dekat ini Apple akan mengeluarkan device baru. Kalau sudah tidak dilarang, mungkin banyak orang kita akan ke Apple Store dan membelinya. Atau beli melalui e-commerce. Sesampai di Indonesia, ditahan. Masyarakat mengira tinggal membayar pajak. Bea cukai mengatakan unit yang dibawa melebihi batas,” tuturnya.

Baca Juga:  Ganjar Pranowo Meminta Pemerintah Mendaftarkan Kebaya ke UNESCO

“Nah, aturan batas ini berapa banyak? Kalau masyarakat tahu, kan dia akan membatasi diri. Kalau tidak tahu, dia merasa jadi korban,” kata Lucky menambahkan.

Untuk itu, Lucky menilai sosialisasi penjelasan dari aturan IMEI ini dinilai penting yang harus diumumkan pemerintah sebelum regulasi tersebut benar-benar berjalan nantinya.

“Jadi, sosialisasi bukan hanya soal bahwa barang tidak resmi akan diblokir, tetapi masyarakat juga disosialisasikan mana yg boleh dan tidak, secara detail. Kalau tidak masing-masing akan membuat asumsinya sendiri,” pungkasnya.

Aturan IMEI sebenarnya sudah berlaku sejak 18 April, setelah enam bulan disosialisasikan oleh pemerintah. Meski sudah berjalan, sistem regulasi pemblokiran IMEI untuk perangkat ilegal masih belum optimal dan diperkirakan baru akan dirasakan mulai 15 September.

Baca Juga:  Upacara Pembukaan Pospenas IX 2022 Solo di Stadion Manahan Berlangsung Meriah

Hal tersebut berdasarkan informasi dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang diterima Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail terkait sistem aturan IMEI yang terus disempurnakan.

“Bahwa berdasarkan informasi dari ATSI memperkirakan bahwa sistem sudah sempurna tanggal 15 September,” ungkap Ismail.

Sebagai informasi, perangkat ilegal yang dimaksud dan terkena pemblokiran IMEI antara lain item untuk Handphone, Komputer genggam, dan Tablet (HKT) yang beredar di Indonesia, namun baru diaktifkan setelah aturan IMEI berlaku pada 18 April 2020. …

Sedangkan perangkat ilegal yang sudah digunakan sebelum 18 April 2020, maka perangkat tersebut tidak akan terkena dampak dari aturan IMEI, artinya perangkat tersebut masih digunakan secara normal.

Tags: , ,