Mahfud MD: Pemerintah Tak Larang Warga Tonton Film G30S/PKI

Mahfud MD: Pemerintah Tak Larang Warga Tonton Film G30S/PKI

Perihal film G30S/PKI yang menjadi polemik di kalangan masyarakat, Mahfud Md selaku Menko Polhukam menyampaikan bahwa pemerintah tidak melarang setiap orang yang akan menonton atau tidak menonton film G30SPKI, jadi terserah pada tiap individu.

Mengutip dari akun Twitter resminya pada hari Minggu (27/9/2020) kemarin, Mahfud menuliskan, “Pemerintah tidak ‘melarang’ atau pun ‘mewajibkan’ untuk nonton film G 30 S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam ‘mubah’. Silakan saja”.

Seperti yang diketahui, di dalam hukum Islam sendiri pengertian ‘mubah’ adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila mengerjakan tidak diberi ganjaran.

Mahfud juga menjelaskan bahwa pemerintah juga tak melarang bagi televisi yang akan menyiarkan film G30S/PKI. Hal tersebut diserahkan kepada izin hak siar film.

Baca Juga:  Ikut Cegah Covid-19, ISI Solo Ciptakan Tembang Dolanan

Mahfud mengatakan, “Untuk TV-TV (termasuk TVRI) mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri”.

Pihaknya memandang soal pemutaran film G30S/PKI yang sering kali diributkan pada bulan September. Menurutnya, tak perlu menunggu bulan September juga bisa tetap menonton film tersebut.

Mahfud menambahkan, “Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di YouYube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan”.

Sebelumnya, film G30S/PKI ini menjadi polemik setelah sempat disinggung oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Baca Juga:  Jangan Menutup Diri Jika Positif Corona Virus, Corona Bukan Aib

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta agar hal itu tidak dipermasalahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

Pada hari Sabtu (26/9/2020) lalu, Hasanuddin mengatakan, “Kalau nanti film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ itu diputar di televisi, ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi”.

Ia menilai sudah ada lembaga resmi pemerintah yang bertugas menyortir konten film tersebut. Lembaga yang dimaksud yakni Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Tags: , ,