Marak Koruptor Dapat Diskon Hukuman, KPK Akan Temui Mahkamah Agung

Marak Koruptor Dapat Diskon Hukuman, KPK Akan Temui Mahkamah Agung

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat menggelar acara konferensi pers di Jakarta mengatakan, pihaknya dijadwalkan akan segera melakukan pertemuan dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia

Peryataan tersebut disampaikan Ghufron merespons pertanyaan wartawan terkait banyaknya terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mendapatkan “diskon” pengurangan masa tahanan kasus korupsi (koruptor).

Menurut Ghufron, salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu adalah membicarakan maraknya para terpidana kasus korupsi atau koruptor yang mendapatkan keringanan hukuman setelah mereka mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA.

“KPK menghormati independensi (putusan hakim PK MA), tetapi kami kemudian pimpinan (Pimpinan KPK) akan menghadap kepada Mahkamah Agung untuk membicarakan ini,” kata Nurul Ghufron saat konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2020).

Baca Juga:  KPK Periksa Eks Anggota DPRD Sumatera Utara Syamsu Hilal

Menurutnya, pengajuan PK tersebut “seolah-olah” seperti menjadi strategi atau siasat baru bagi para koruptor agar mereka mendapatkan pengurangan atau pemotongan masa hukuman penjara lebih cepat dari yang seharusnya mereka jalani.

“Kami (KPK) tidak menilai itu (PK MA) sebagai tren, namun faktanya 22 (terpidana korupsi) kemudian dipotong semua (hukumannya) diturunkan semua. Oleh karena itu, kami kemudian mencermati bahwa ini seakan-akan menjadi strategi baru bagi para koruptor itu,” kata Ghufron.

Dirinya menjelaskan, bahkan akhir-akhir ini para koruptor justru kebanyakan lebih suka memilih mengajukan PK apabila dibandingkan dengan upaya hukum lainnya misalnya seperti banding dan kasasi.

Ghufron menambahkan, koruptor itu untuk kemudian menerima putusan inkrah itu dan kemudian mereka juga tidak berproses upaya hukum biasa, yaitu seperti melakukan upaya banding dan kasasi.

Baca Juga:  Suami Ditahan Karena Tangkap Maling, Istri Histeris di Kejari Klaten

“Mereka malah menunggu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu dilalui dulu, namun beberapa bulan kemudian mereka para koruptor mengajukan PK ke MA,” tuturnya.

“Sebanyak 12 dari 22 terpidana korupsi yang mendapat pengurangan hukuman di tingkat PK, perkaranya sudah diputus di tingkat pertama atau Pengadilan Negeri (Pengadilan Tipikor),” ucapnya.

“Sampai sekitar 50 terpidana kasus korupsi semuanya pada mengajukan PK (Peninjuan Kembali) artinya PK ini dianggap pintu (jalan kelua) yang kemudian digunakan (koruptor) untuk menurunkan sanksi pidana,” pungkas Nurul Ghufron.

Tags: , ,