Menelaah Betapa Krusialnya Undang-Undang Cipta Kerja yang Disahkan Negara

Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan ini mengundang reaksi, salah satunya aksi kelompok buruh dan pekerja yang akan turun ke jalan selama 3 hari berturut-turut, dari tanggal 6-8 Oktober 2020.

Selain itu, kecaman dari para netizen media sosial Twitter yang tidak setuju dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini membanjiri kolom trending topic “#OmnibusLawSampah. Banyak meme-meme bergambar yang berbunyi “Kenapa aku lahir sebagai WNI” digunakan oleh beberapa pengguna Twitter sebagai bentuk kritikan atas disahkannya undang-undang yang memberatkan para buruh dan pekerja ini.

Seperti yang diketahui bahwa RUU Cipta Kerja yang sekarang telah menjadi Undang-Undang ini adalah salah satu bagian dari Omnibus Law yang diinisiatif oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada bab kedua pemerintahannya (2019-2023) dengan tujuan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia sehingga perekonomian nasional bangkit.

Baca Juga:  Polresta Tangkap Ratusan Pemuda dan Surati Puluhan Sekolah di Soloraya Imbas Aksi Demo Balai Kota

Omnibus Law sendiri juga bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada bulan Desember 2019 lalu namun menjadi kontroversi. Meskipun demikian RUU Cipta Kerja ini bertujuan agar mempermudah para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia namun di sisi yang sama, undang-undang ini juga mengabaikan hak para buruh dan pekerja.

Selain itu, UU Cipta Kerja ini berlawanan dengan Pancasila yang secara sepisifik melanggar sila kelima, yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. UU Cipta Kerja juga dianggap tidak mencerminkan negara  demokrasi karena kurangnya keterlibatan dari masyarakat dalam proses pembuat keputusan (Undang-undang ini dianggap dibuat dibalik pintu tertutup).

Undang-undang ini juga berlawanan dengan UUD 1945 yang menyatakan mekanisme berdasarkan prinsip-prinsip hubungan darah. Dalam UU Cipta Kerja ini memberikan ruang untuk kapitalisme ekstrim, sebuah prinsip yang bertentangan dengan dasar-dasar hubungan darah. UU Cipta Kerja ini juga berdampak pada setidaknya 24 hukum lainnya, salah satunya hukum penegakan buruh yang dibuat tahun 2013 lalu.

Baca Juga:  Siap Disidangkan, Berkas Dua Petinggi PT DI Telang Rampung

Namun ada dampak positif dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini diantaranya; mendorong kemajuan perekonomian negara, menambah ketenagakerjaan karena pemilik modal dapat dengan mudah berinvestasi. Menurut Menteri Kelautan, Luhut Panjahitan, dalam pernyataanya mengatakan bahwa UU Cipta Kerja ini menjadi senjata bangsa untuk mewujudkan perekonomian negara yang kompetitif di dunia.

Di satu sisi, UU Cipta Kerja ini berdampak negatif, khususnya pada kelompok buruh dan pekerja, dikarenakan; para pekerja kehilangan upah minimum, eksploitasi jam kerja, penghapusan cuti hamil menstruasi, dan masalah-masalah kewanitaan lainnya, sehingga mereka, para pekerja dan buruh wanita yang ambil cuti ini tidak menerima insentif atau kompensasi apapun.

Tags: , ,