Mengenal Omnibus Law Cipta Kerja yang Hari Ini Disahkan DPR

Mengenal Omnibus Law Cipta Kerja yang Hari Ini Disahkan DPR

Omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. DPR bersama pemerintah dan DPD sebelumnya telah sepakat omnibus law Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna.

Lalu, apa sebenarnya Omnibus Law itu? Berikut penjelasannya.

Omnibus law adalah regulasi atau Undang-Undang (UU) yang mencakup berbagai isu atau topik. Secara harfiah, definisi omnibus law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa latin, yakni omnis yang berarti ‘untuk semua’ atau ‘banyak’.

Artinya, omnibus law berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal sekaligus, dan memiliki berbagai tujuan. Jadi, skema regulasi yang sudah dikenal sejak 1840 ini, merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.

Bisa disimpulkan bahwa omnibus law adalah UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Pemerintah juga meyakini omnibus law akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.

Baca Juga:  Demo Damai Dideklarasikan di Karanganyar, Namun Tolak UU Cipta Kerja Jalan Terus

Presiden Jokowi sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari omnibus law. “Nah ini mohon didukung, jangan dilama-lamain, jangan disulit-sulitin. Karena, ini sekali lagi untuk cipta lapangan kerja,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (18/2/2020).

Pemerintah juga meyakini omnibus law akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.

Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat omnibus law. Salah satunya sektor ketenagakerjaan.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik, Minggu (4/10/2020).

Baca Juga:  Eks Sekretaris MA dan Menantunya Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Selama ini kata Airlangga, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal.

Sementara itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ini juga mendapat tanggapan dari kalangan pekerja dan buruh. Salah satu yang paling mencuat adalah soal PHK, dan kekhawatiran mengenai tidak dapatnya pesangon.

Para pekerja atau buruh juga menemukan ada beberapa pasal di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cika) yang hanya menguntungkan pengusaha, tapi tidak melindungi pekerja atau buruh, bahkan cenderung menambah kerugian bagi kalangan pekerja. Sebagai contoh dalam pasal 88C draft RUU berbunyi, “Gubernur menetapkan UMP yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja”. Konsekuensinya UMK dan Upah Minimum Sektoral dihapus.

Incoming search terms:

  • uu cipta kerja yg sudah disahkan
Tags: , ,