Nadiem Minta Pemda Pecat Pihak yang Paksa Siswi Padang Berjilbab

Nadiem Minta Pemda Pecat Pihak yang Paksa Siswi Padang Berjilbab

Seperti yang telah ramai diberitakan, orang tua seorang siswi SMKN 2 Padang, Jeni Cahyani Hia, dipanggil pihak sekolah lantaran menolak aturan seragam sekolah yang meminta dia berjilbab.

Rusmadi selaku Kepala SMK Negeri 2 Padang kemudian menyampaikan permintaan maaf setelah kasus tersebut viral karena orang tua Jeni mengungkap kejadian itu melalui akun Facebook.

Dalam jumpa pers di Padang pada hari Jumat (22/1/2021) lalu, Rusmadi mengatakan, “Dalam menangani dan memfasilitasi keinginan dari ananda Jeni Cahyani kelas X untuk berseragam sekolah yang disebutkan dalam surat pernyataan, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesehatan dari jajaran serta Bidang Kesiswaan dan Bidang Konseling dalam penetapan aturan dan tata cara berpakaian siswa”.

Terkait hal tersebut, Nadiem Makarim -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- memerintahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk memberi sanksi kepada pihak yang terlibat dalam kasus aturan siswi diwajibkan memakai jilbab tersebut.

Baca Juga:  Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap KPK

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagramnya pada hari Minggu (24/1/2021) kemarin, Nadiem mengatakan, “Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini jadi pembelajaran kita bersama ke depan”.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya langsung berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat ketika mendapat laporan terkait kasus tersebut.

Menurutnya, perkara intoleransi atas keberagaman tidak bisa ditoleransi.

Nadiem juga menyebut bahwa perkara tersebut tak hanya melanggar undang-undang, namun juga nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Mantan bos Go-jek itu menegaskan bahwa aturan berseragam di sekolah seharusnya mengacu pada Pasal 3 ayat 4 Peraturan Mendikbud No. 45 Tahun 2014 yang menyatakan sekolah wajib memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dalam berpakaian.

Baca Juga:  Kemendikbud Akan Mulai PTM di Bulan Juli, Ini Respon Ganjar

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur agar pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Nadiem menambahkan, pada Pasal 55 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ditegaskan setiap anak memiliki hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua atau wali.

Merujuk pada aturan tersebut, pihaknya menekankan bahwa sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan agar siswa berpakaian yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan mereka.

“Pemerintah tidak akan mentolerir guru atau kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dan bentuk intoleransi tersebut”, katanya.

Tags: , ,