OJK Buka Suara Terkait Banyaknya Konsolidasi Broker

OJK Buka Suara Terkait Banyaknya Konsolidasi Broker

Persoalan konsolidasi perusahaan efek atau sekuritas (broker) kembali mengemuka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini masalah tersebut masih dalam diskusi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk perusahaan efek.

Persoalan konsolidasi perusahaan efek atau sekuritas (broker) muncul lagi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengungkapkan bahwa masalah ini sedang dibahas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk perusahaan efek.

“[Soal konsolidasi broker] saat ini sih masih dalam diskusi, lanjutan diskusi yang sudah lama dilakukan, jumlah broker kebanyakan dengan pasar saat ini,” kata Plt Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2A OJK Yunita Linda Sari, dalam konferensi pers, Rabu (22/7/2020).

“Kalau kata saya, kenapa ga pasar yang digedein [kapitalisasi pasar dibesarkan],” tegas Yunita yang sebelumnya menjabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK ini.

Dia mengatakan secara natural jika satu perusahaan efek kalah bersaing, atau modal kurang, maka mereka bisa memutuskan untuk bergabung. “Kalau broker ini secara natural kayak kalah bersaing, modal kurang, lalu mereka memutuskan bergabung. Kalau dibanding negara lain, jumlah broker kita terlalu besar [banyak] memang,” katanya.

Baca Juga:  Eks Sekretaris MA dan Menantunya Jalani Sidang Perdana Hari Ini

“Kalau ini bisa dilakukan kita terbuka, tapi kalau minta mereka konsolidasi belum ke sana, yang kita pikirkan finansial dan operasional untuk bisa berkegiatan,” jelasnya.

Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) saat ini melaporkan bahwa setidaknya jumlah perusahaan efek yang terdaftar di OJK telah mencapai sekitar 100 perusahaan. APEI sebelumnya mengkonfirmasi bahwa mereka akan melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota setelah OJK menolak untuk melonggarkan nilai minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).

APEI mengusulkan bahwa batas minimum MKBD mungkin lebih rendah dari Rp. 25 miliar karena banyak perusahaan yang terkena dampak dari virus korona (covid-19)

Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Octavianus Budiyanto mengatakan, pada dasarnya proposal relaksasi diperkenalkan oleh anggota bursa tentang dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan transaksi perusahaan efek.

Baca Juga:  Kasus Korupsi Eks Bupati Lampung Tengah, KPK Dalami Keterangan 5 Saksi

“Kami akan ketemu dengan teman-teman, urgensinya seperti apa, biar mengerucut, nanti ketika kami diskusi dengan OJK langsung dengan poin-poin yang kami sampaikan,” kata Oky, Rabu (8/7/2020).

Namun, melalui surat OJK Nomor S-186/D.04/202 yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, OJK menolak usulan relaksasi MKBD menjadi kurang dari Rp 25 miliar per tahun dalam periode yang ditentukan oleh APEI.

Otoritas memahami masalah yang terjadi pada perusahaan efek karena pandemi Covid-19. Karena itu, OJK akan memantau kemampuan perusahaan sekuritas untuk memenuhi MKBD.

“OJK dan Self Regulatory Organization [Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia] akan melakukan penanganan pemenuhan dan kondisi MKBD masing-masing Anggota Bursa,” kata Hoesen, Rabu (8/7/2020).

Tags: , , ,