Pakar Hukum Unpad Sebut UU Cipta Kerja Putus Mata Rantai Birokrat Korup

Pakar Hukum Unpad Sebut UU Cipta Kerja Putus Mata Rantai Birokrat Korup

Demonstrasi menolak disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyak dari aksi unjuk rasa yang dilakukan berakhir dengan ricuh.

Sebelumnya, KSPSI, KSPSI AGN dan 32 federasi serikat pekerja, termasuk aliansi serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menggelar aksi mogok nasional pada 6 Oktober hingga 8 Oktober. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pengesahan UU Cipta Kerja melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI.

Namun empat serikat buruh, yakni KSPSI Yoris, KSBSI, KSPN, dan KSARBUMUSI menolak turun ke jalan dan lebih memilih dialogis. Empat konfederasi serikat buruh tersebut merasa perlu mempertegas sikap untuk memberi kepastian kepada buruh/pekerja menanggapi situasi terkini.

Mereka menyatakan, terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, telah melakukan advokasi antara lain dengan kajian kritis, kirim surat massal bersama, audiensi ke pemerintah dan DPR RI, dan aksi unjuk rasa.

Keempat serikat buruh itu juga terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi soal subtansi Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

“Proses perjuangan tersebut sekarang sedang kita kawal terus agar sesuai harapan pekerja/buruh Indonesia,” tulis keempat serikat buruh dalam keterangannya.

Baca Juga:  KPK Periksa Eks Anggota DPRD Sumatera Utara Syamsu Hilal

“Pada prinsipnya kami akan melakukan koreksi dan penolakan atas segala kebijakan apapun yang merugikan rakyat, khususnya pekerja/buruh Indonesia, termasuk soal Omnibus Law RUU Cipta, soal cara jalan perjuangan tentu tidak harus sama dengan komponen SP/SB lain untuk tujuan yang sama,” jelas mereka.

Sementara itu pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengatakan, “Tempuh jalur konstitusional jika kita adalah warga negara yang taat hukum, termasuk pakar-pakar hukum. Utamanya, pakar hukum tata negara/administrasi negara”.

Dia menambahkan, pemerintah kini harus gencar melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan UU Cipta kerja ini. Sehingga mereka bisa lebih memahami maksud dan tujuan dari disahkannya UU tersebut.

Dalam pandangannya, Profesor Romli Atmasasmita, Omnibus Law UU Cipta Kerja bukan untuk menyengsarakan rakyat. Melainkan mengincar mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab.

“Oleh pihak yang kontra, UU Cipta Kerja dianggap telah melemahkan dan menyengsarakan rakyat. Tetapi (UU Cipta Kerja) justru melemahkan dan menyengsarakan mafia, maladministrasi, korupsi dan suap, serta perilaku rent-seeking,” tegasnya.

Dia pun coba memberikan solusi terhadap masyarakat yang menolak terhadap undang-undang sapu jagat ini, yaitu dengan menempuh jalur konstitusional.

Baca Juga:  UMK 2021 Serikat Buruh Karanganyar Minta Naik 3%

“Sosialisasi intensif kepada stakeholder termasuk pengelola UKM karena memerlukan pemahaman yang paripurna atas tujuan dan substansi UU Cipta Kerja,” tandasnya.

Prof Romli Atmasasmita, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memutus mata rantai korupsi birokrasi lewat Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

“Saya apresiasi upaya pemerintah yang telah berani menembus tembok tebal governmental corruption dengan memutus mata rantai mafioso dan birokrat korup,” ujar Romli dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Romli menganggap kekhawatiran UU Cipta Kerja akan menyengsarakan rakyat sangat absurd, tidak memiliki justifikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurutnya, UU Cipta Kerja dibentuk merujuk pada pengalaman buruk masa lalu sejak orde baru yang masih terjadi sampai saat ini, yaitu korupsi, maladministrasi, abuse of power dan suap, serta mafia-mafia di berbagai sektor.

“Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghilangkan ego sektoral yang selama 75 pemerintahan berdiri, telah menghambat efisiensi administrasi,” paparnya.

Ia pun menyarankan agar pihak yang kontra terhadap undang-undang ini untuk menempuh jalur konstitusional

Tags: , ,