Pelarangan Pengumpulan Massa Untuk Kampanye Pilkada Oleh Pjs Bupati Klaten

Larangan Pengumpulan Massa Untuk Kampanye Pjs Bupati Klaten

Sujarwanto Dwiatmoko, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Klaten, menegaskan bahwa aparatur sipil negara atau ASN, tetap netral dalam Pilkada 2020 dan melarang pengumpulan massa untuk kampanye.

Sujarwanto menekankan larangan pengumpulan massal untuk kampanye saat memulai hari pertamanya di lingkungan Sekretariat Daerah Klaten, Senin (28/9/2020) pagi.

“Kami ingin memastikan pemerintahan Klaten berjalan dengan baik selama ditinggal kampanye. Saya ditugasi membantu bupati definitif yang cuti di luar tanggungan negara. Ada tiga poin yang saya tekankan,” kata Sujarwanto saat ditemui wartawan seusai rakor di Pendopo Pemkab Klaten, Senin.

Pertama, Sujarwanto meminta agar penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 berjalan dengan lancar, tetap waspada dan berpegang pada protokol kesehatan yang ketat. Ia mengingatkan bahwa kampanye dengan pengumpulan massa dilarang.

Baca Juga:  Teguh Prakosa Sempat Kampanye Di Rumah Keluarga Wanita yang Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo

“Kami akan melarang pengumpulan massa untuk kampanye kecuali mendapatkan izin khusus dan itupun akan kami lihat apakah protokol sudah dipatuhi. Kalau tidak, maka kami berhak untuk membubarkan,” kata dia.

“Jadi ini tegas. Intinya Pilkada harus berlangsung dengan baik tetapi tidak boleh (Covid-19) menular kemana-mana. Klaten sudah baik. Statusnya pada level kedua sebelum merah (zona oranye atau risiko penularan sedang). Artinya tetap masih waspada,” sambung Sujarwanto.

Poin kedua adalah memastikan penanganan efektif terkait Covid-19 di Klaten. Salah satunya dengan mencegah munculnya klaster perkantoran, terutama pada pemkab.

Poin ketiga, kata dia, memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Ia menjelaskan, saat ini sudah memasuki persiapan untuk penetapan APBD.

Tags: , ,