Pemerintah Revisi Aturan Mudik, Pemkot Solo Tetap Mengacu SE Wali Kota

Pemerintah Revisi Aturan Mudik, Pemkot Solo Tetap Mengacu SE Wali Kota

Seperti yang diketahui, Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 memberlakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) menjelang masa peniadaan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Ada pun waktu pengetatan PPDN yaitu pertama, periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik (6 Mei sampai 17 Mei 2021) berlaku tanggal 22 April 2021 sampai 5 Mei 2021.

Kedua, periode H+7 pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021) berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021.

Menanggapi aturan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo masih tetap menggunakan aturan larangan mudik yang berlaku 1-17 Mei sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Pada hari Jumat (23/4/2021), Ahyani selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 Solo mengatakan, “Kita tetap pakai aturan sebelumnya. Sesuai SE kemarin pengetatan pada 1-17 Mei. SE itu kan berlaku dua pekan, nanti tanggal 3 Mei kita evaluasi lagi, perlu diubah nggak”.

Ahyani menyebut, penyekatan akan lebih efektif dilakukan di tingkat provinsi.

Pihaknya juga berharap tidak ada pemudik yang lolos dari penyekatan di perbatasan provinsi.

“Kita itu tidak melarang, tidak melakukan penyekatan. Mudah-mudahan sudah dilakukan efektif di perbatasan provinsi, sehingga tidak ada warga yang berhasil menerobos,” jelasnya.

Ahyani menambahkan, tugas Pemkot adalah melakukan pemantauan melalui Satgas Jogo Tonggo di tiap kelurahan.

Pemantauan sebenarnya sudah dilakukan sejak jauh hari, tetapi kali ini semakin diperketat.

“Kalau mereka tanggal 1 Mei masih termonitor di Solo akan kita lakukan sesuai SE itu. Kita periksa, cek, ada surat tugas nggak, kalau nggak ada ya kita lakukan sanksi sesuai aturan kita”, ungkapnya.

Bahkan pemkot tidak lagi melakukan penyekatan di terminal maupun stasiun dan pemudik yang melanggar akan dijemput langsung di rumahnya.

“Penjemputan hanya kita lakukan di rumah. Pengecekan petugas juga di rumah langsung”, kata Ahyani.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan surat izin keluar masuk (SIKM) berlaku tak hanya bagi pemudik luar provinsi tapi juga lokal Soloraya.

Pada hari Kamis (22/4/2021), Teguh mengatakan, “SIKM dari daerah asal akan menunjukkan kondisi desanya, misalnya daerah merah, oranye, atau hijau. Syarat SIKM ini bisa saja tidak diterapkan di daerah lain. Tapi Solo menyaratkan, karena orang banyak yang ke Solo daripada dari Solo ke sana. Misalnya daerah lain meminta SIKM kami juga wajib mengeluarkan itu”.

Tags: , ,