Pemkab Karanganyar Minta Jangan Ada PHK Besar-Besaran Imbas UMK Naik

Pemkab Karanganyar Minta Jangan Ada PHK Besar-Besaran Imbas UMK Naik

Terkait keputusan mengenai kenaikan UMK 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengimbau kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar dan manajemen perusahaan.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada rasionalisasi atau semacam PHK karyawan besar-besaran di Karanganyar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Martadi selaku Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi (Disdagnakerkop) dan UKM Karanganyar pada hari Selasa (24/11/2020) kemarin.

Walaupun beban perusahaan di Karanganyar semakin membesar akibat bertambahnya nilai UMK 2021 di Karanganyar menjadi Rp 2.054.040, pihaknya mengimbau agar rasionalisasi jumlah karyawan diminta untuk tidak dilakukan.

Martadi mengatakan, “Kami dari Pemkab tentu mengimbau agar jangan sampai terjadi rasionalisasi jumlah karyawan meskipun ada kenaikan UMK 2021. Di kondisi saat ini jangan sampai hal tersebut terjadi. Masih ada harapan di masa depan”.

Baca Juga:  Hingga Hari ke 12 PPKM, Angka Covid-19 Koto Solo Masih Fluktuatif

Ia berharap untuk beban biaya produksi yang dirasakan selama pandemi Covid-19 oleh perusahaan bisa segera membaik di tahun depan.

Sehingga membuat keuangan perusahaan bisa pulih kembali.

Murtadi menambahkan, “Kalau kondisi saat ini, sebisa mungkin meyakini kondisi wabah Covid-19 ini bisa membaik sesegera mungkin. Harapan saya tentu lebih baik jangan sampai ada rasionalisasi karyawan karena ada kebijakan UMK yang naik”.

Edy Darmawan selaku Ketua Apindo Karanganyar sebelumnya mengaku enggan mengomentari keputusan yang diambil Pemprov Jateng terkait UMK 2021 Karanganyar.

Menurutnya, dibandingkan mengajukan penangguhan, hal yang paling memungkinkan untuk menekan pengeluaran perusahaan dengan melakukan rasionalisasi jumlah karyawan.

Edy mengatakan, “Kami memilih tidak berkomentar. Diamnya kami bukan karena menyetujui. Karena kami sudah berjuang kemarin juga. Tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kalau penangguhan, mungkin mudah dibicarakan, tapi susah untuk melakukannya. Rasionalisasi sudah dilakukan, dan kemungkinan untuk menekan pengeluaran yang besar kemungkinan dengan rasionalisasi karyawan. Tapi semua bukan keputusan Apindo. Tapi kebijakan mandiri masing-masing karyawan”.

Tags: , ,