Pemkab-PDAM Konsolidasi Untuk Hadapi Gugatan Rp 20 M dari Warga Kragilan

Pemkab-PDAM Konsolidasi Untuk Hadapi Gugatan Rp 20 M dari Warga Kragilan

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, warga RW 15 Dusun Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura mengajukan gugatan class action terhadap PDAM Tirta Makmur Sukoharjo dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.

Mereka menuntut ganti rugi sebesar Rp 20 miliar. Gugatan tersebut dilayangkan karena selama satu tahun terakhir ini warga Dusun Kragilan mengalami kesulitan air bersih disebabkan sumur warga kering akibat proyek sumur dalam PDAM di Kertonatan.

Ahmad Bachrudin -Kuasa Hukum warga Klagilan- menyebut bahwa gugatan class action sudah dilayangkan pada 1 Oktober 2020, dengan bukti nomor 97/pdtG/2020/PN Skh. Dalam gugatan primer, warga meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 1,4 miliar, dan kerugian immaterial Rp 20 miliar dan kerugian lima pengusaha tempe sebesar Rp 675 juta. Total gugatan Rp 22 miliar.

Baca Juga:  Ikut Cegah Covid-19, ISI Solo Ciptakan Tembang Dolanan

Mereka meminta Pemkab Sukoharjo dan PDAM Tirta Makmur mengembalikan air sumur warga seperti sedia kala.

Mengetahui hal tersebut, Pemkab Sukoharjo dan PDAM Tirta Makmur mulai ambil sikap untuk gugatan class action dari warga RW 15 Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura.

Pemkab berencana akan mengumpulkan informasi, sementara PDAM segera konsolidasi.

Widodo -Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo- meyampaikan bahwa pemkab saat ini baru tahap mengumpulkan informasi terkait persoalan yang digugat warga Kragilan itu. Kemudian baru mengambil sikap lebih lanjut.

Pihaknya menegaskan bahwa PDAM Tirta Makmur, bupati, dan Pemkab Sukoharjo tidak tinggal diam menyikapi persoalan yang digugat warga.

“Pemkab sudah memberikan respons, meski baru tahap mengumpulkan informasi,” ujar Widodo.

Baca Juga:  1 Tersangka Demo Omnibus Law di Balai Kota Solo Masih Di Bawah Umur

Sementara itu, Dwi Atmojo Heri -Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Makmur- mengatakan bahwa untuk menyikapi gugatan tersebut, pihaknya baru akan melakukan koordinasi.

Pada hari Selasa (6/10/2020) kemarin, Dwi menuturkan, “Belum ada langkah tindak lanjut, besok (hari ini) akan koordinasi dulu”.

Tags: , ,