Pemkot Solo Akan Tutup Akses RT Zona Merah Saat PPKM Skala Mikro

Pemkot Solo Akan Tutup Akses RT Zona Merah Saat PPKM Skala Mikro

Seperti yang telah diberitakan, Tito Karnavian -Menteri Dalam Negeri- menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19.

Dalam surat instruksi tersebut, Tito mengatakan, “Pemberlakukan PPKM Mikro mulai berlaku sejak 9 Februari 2021 hingga 21 Februari 2021”.

PPKM Mikro diterapkan usai pemerintah menganggap PPKM di sejumlah wilayah Jawa-Bali sejak 11 Januari hingga 8 Februari tak efektif menekan penyebaran virus corona.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan mengikuti instruksi tersebut. Pemkot juga telah menyiapkan skenario untuk penerapannya di lapangan.

Pada hari Senin (8/2/2021), FX Hadi Rudyatmo selaku Wali Kota Solo mengatakan bahwa pihaknya akan membagi tiga zona wilayah sesuai dengan penyebaran kasus Covid-19.

Baca Juga:  Penyebab Tewasnya Remaja Klaten Usai Latian Silat Terungkap

“Akan kami bagi menjadi zona kuning, orange dan merah”, katanya.

Menurut Rudy, sapaan akrab Wali Kota Solo itu, zona merah akan disematkan untuk RT yang tingkat penularannya cukup tinggi.

Ia menambahkan, “Jika ada 10 rumah yang terpapar maka akan kami masukkan sebagai zona merah”.

Pemkot juga akan melakukan penanganan khusus untuk kawasan zona merah. Hal itu yakni akses keluar dan masuk ke RT itu bakal ditutup.

Rudy menjelaskan, “Satu RT akan di-lockdown“.

Selain itu, petugas kelurahan akan ditugaskan untuk memasok logistik bagi warga yang tinggal di RT yang menjalani karantina tersebut.

Terkait pasokan logistik akan diberikan selama dua minggu atau selama 14 hari. Tidak hanya itu saja, kantor kelurahan wajib untuk mendirikan posko penegakkan protokol kesehatan.

Baca Juga:  Anindya Bakrie Bertemu Gibran, Bahas Apa?

Namun, di sisi lain, Rudy juga mengaku bahwa akan memberi kelonggaran terkait operasional warung makan dan restoran. Usaha kuliner akan diberikan kelonggaran terkait jumlah pengunjung hingga 50% dari jumlah kapasitas tempat duduk.

Selanjutnya masalah hajatan, yang sebelumnya pemkot membatasi jumlah tamu maksimal adalah 300 orang. Saat pelaksanaan PPKM mikro, acara hajatan akan masih diperbolehkan digelar di gedung dengan jumlah tamu maksimal adalah 500 orang.

Tags: , ,