Pemkot Surakarta Beserta Elemen Masyarakat Serukan Anti Kekerasan dalam Beraspirasi

Dalam rangka menjaga perdamaian di Kota Bengawan pasca unjuk rasa ormas terkait Undang-Undang (UU) Omnibus Law klaster Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kota Surakarta bersama segenap elemen dan komponen masyarakat yang terdiri dari Polri, TNI dan kelompok masyarakat menggelar silaturahmi dalam rangka deklarasi menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan serta kerusuhan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

Acara silahturahmi ini digelar pada hari Senin, (19/10/2020) di Pendhapi Gedhe Balai Kota Surakarta.  Dalam acara ini, Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, dalam sambutannya mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian dan kententraman Kota Surakarta.

Dalam acara silaturahmi ini pula, pria dengan sapaan Rudy ini membacakan poin-poin deklarasi yang ditirukan oleh semua elemen dan komponen masyarakat Kota Surakarta yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut. Poin-poin deklarasi itu diantaranya:

  1. Menyampaiakan pendapat di muka umum dengan berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengedepankan musyawarah untuk mufakat
  2. Menyampaikan segala bentuk aspirasi, dalam bentuk aksi, menyampaikan pendapat di muka umum dengan aman, tertib dan damai serta santun dan bertanggung jawab.
  3. Menolak segala bentuk anarkisme dan kerusuhan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
  4. Tidak memberi ruang dan menolak segala bentuk dan intelorasi, kekerasan, radikalisme, anarkisme, rasisme dan separatisme.
  5. Mendukung sepenuhnya, langkah dan tindakan polri dan TNI untuk menindak secara tegas para pelaku kekerasan, kerusuhan dan anarkisme
  6. Bersama-sama dan bekerjasama untuk menjaga dan memelihara, situasi kamtibnas di kota Surakarta tetap aman dan kondusif

Ditemui awak media  setelah acara, Rudy kembali menyampaikan bahwa deklarasi hari ini adalah mengungatkan kembali pada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, baik itu kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ataupun elemen-elemen lainnya.

“Dengan  pengalaman tahun 1998, sudahlah itu pengalaman terakhir jangan sampai terulang lagi di kota Surakarta karena bangun Kota Surakarta itu mengumpulkan dana dari retribusi warga masyarakat mulai dari Rp 1000 sampai jutaan rupiah, apalagi  pendapatan asli daerah kita tidak ada yang berasal dari sumber daya alam, sehingga saya mengajak warga masyarakat  Surakarta, yuk kita cintai pembangunan dan pelayanan yang ada di kota Surakarta atas dasasr asa dari anggaran masyarakat itu sendiri, kalau ada yang merusak ya rakyatlah yang tidak terima dengan kerusakan-kerusakan itu.” Jelas Rudy kepada media

Rudy juga menegaskan bahwa bagi siapapun yang ingin menyuarakan aspirasinya bisa langsung kontak dirinya melalui nomor seluler pribadinya atau bisa langsung datang ke Balai Kota untuk mengajukan pertemuan dengan dirinya. Namun Rudy mengingatkan bahwa masyarakat harus sabar untuk mengantri karena dirinya tidak hanya meresponi satu atau dua orang saja.

Sementara  itu Kapolresta Surakarta, Ade Safri Simanjuntak.,SIK.,M.Si., menyampaikan bahwa hingga saat ini, penyampaian pendapat di Kota Surakarta dapat dilakukan dengan aman,  tertib dan bertanggung jawab. Dirinya juga mengharapkakan adanya komitmen dari elemen masyarakat untuk bekerjasama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

“Dengan situasi yang kondusif, pastinya masyarakat bisa produktif apalagi di tengah pandemi ini, kita berharap bekerjasama dari semua pihak mewujudkan kota Solo yang aman, tertib dan tentunya sehat.”ungkap Ade

Ade juga menegaskan bahwa Polri dalam hal ini menindaktegas semua pelaku tindak anarkis dan  kekerasan yang terjadi dalam  menyampaikan pendapat di muka umum. “Pasti kita akan tindak secara tegas.” Tandas Ade

Hadir dalam acara silaturahmi ini diantaranya  organisasi serikat buruh dan pekerja di kota Surakarta, Kepala Sekolah SMA/K, Dinas Pendidikan, KNPI,  Pemuda Pancasila , NU, Muhamadiyah, LDII dan organisasi masyarakat lainnya

Tags: , ,