Penjelasan KPK Terkait Kontruksi Kasus yang Menjerat Irgan Chairul Mahfiz

Penjelasan KPK Terkait Kontruksi Kasus yang Menjerat Irgan Chairul Mahfiz

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara dalam penahanan tersangka baru bernama Irgan Chairul Mahfiz, mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Yang bersangkutan sebelumnya diketahui merupakan politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, APBD tahun 2018, KSS (Khairuddin Syah Sitorus) Bupati Labuanbatu Utara saat itu membagi peruntukan DAK Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah) sebesar Rp 49 miliar menjadi dua bagian.

Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp 19 miliar dan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Pembangunan RSUD Aek Kanopan di Labuanbatu Utara) sebesar Rp 30 miliar.

Namun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuanbatu Utara belum ada di Kementerian Keuangan karena belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

Hal ini terjadi karena ada kesalahan input data dalam pengajuannya. Atas terjadinya salah input data tersebut, Khairuddin selaku Bupati memerintahkan Agusman Sinaga Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara untuk meminta bantuan Yaya Purnomo untuk menyelesaikan kendala tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Yaya meminta bantuan PJH (Puji Suhartono/Wakil Bendahara Umum PPP) yang merupakan rekan kuliahnya saat program doctoral.

Yaya meminta Puji untuk meminta koleganya di DPR agar membantu adanya pembahasan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk Pemerintah Kabupaten Labuanbatu Utara.

“Puji kemudian meminta bantuan tersangka ICM (Irgan Chairul Mahfiz) yang saat itu sebagai Anggota Komisi IX DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk mengupayakan adanya desk pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuanbatu Utara di Kementerian Kesehatan” kata Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2020).

Baca Juga:  Dua Anak Buah Edhy Prabowo Menyerahkan Diri Ke KPK

Setelah pembahasan terjadi, Puji kemudian meminta Yaya agar Agusman mentransfer uang ke rekening Irgan untuk pembelian oleh-oleh umroh. Atas permintaan ini, pada tanggal 4 Maret 2018, Agusman memerintahkan Aan Arya Pandjaitan untuk melakukan transfer uang Rp 20 juta ke rekening atas nama Irgan.

Uang tersebut diduga terkait bantuan ICM untuk pengupayakan desk pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Sekitar akhir Maret 2018, Puji kembali meminta bantuan Yaya agar Agusman mentransfer uang sejumlah Rp 80 juta ke rekening milik Irgan. Atas permintaan ini, pada tanggal 2 April 2018, Agusman melalui supirnya yang bernama Suryadi Sihombing melakukan setor tunai uang sebesar Rp 80 juta ke rekening atas nama Irgan.

Transfer uang ini diduga terkait upah atas upaya Irgan agar ada desk pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan APBN Tahun Anggaran (TA) 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Pada 7 April 2018, Yaya meminta Agusman untuk mentransfer sejumlah ke rekening Puji. Yaya juga meminta Aguan untuk mentransfer uang ke Rekening Toko Emas di bilangan Jakarta Pusat untuk kepentingan Yaya.

Baca Juga:  KPK Periksa 9 Saksi Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Pada tanggal 9 April 2018, Agusman melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp 400 juta yang berasal dari Khairuddin ke rekening Toko Emas di bilangan Jakarta Pusat untuk kepentingan Yaya.

Agusman juga menyetor tunai uang sebesar Rp 100 juta yang berasal dari uang pribadinya ke rekening atas nama Puji sebagai “commitment fee” yang diberikan oleh KSS terkait dengan DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KPK akan terus mengembangkan perkara yang diawali dari OTT ini hingga seluruh pelaku yang terlibat, bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dalam kesempatan ini kami (KPK) juga ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua adalah korban korupsi,” tutur Lili.

Maka itu, seluruh masyarakat wajib berperan serta memberantasan korupsi baik itu dengan mencegah sejak dini, maupun melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya.

“KPK juga akan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk bekerja dan menjalankan tugas untuk sebesar-sebesar kesejahteraan rakyat dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran kepentingan tertentu.

“Seluruh penyelenggara negara digaji oleh rakyat, sudah sepatutnya kita semua menjaga supaya hak-hak rakyat benar-benar terpenuhi,” pungkas Lili Pintauli Siregar.

Tags: , ,