Penolakan Buruh dan Penjelasan DPR Tentang UU Cipta Kerja

Penolakan Buruh dan Penjelasan DPR Tentang UU Cipta Kerja

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan UU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/10/2020).

Dalam rapat tersebut, ada enam fraksi yang menyetujui RUU Cipta kerja. Fraksi yang setuju tersebut yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menerima dengan catatan.

Dua fraksi yang menolak yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mayoritas anggota yang hadir secara fisik maupun virtual menyetujui dan menyepakati RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU.

Pro dan kontra terjadi di tengah masyarakat setelah disahkanya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Kaum pekerja dan kaum buruh membeberkan alasan keberatan mereka lewat aksi demo.

Keberatan Pekerja atau Buruh terhadap RUU Cipta Kerja Sebelum Jadi UU

1. Upah Minimum Kabupaten/kota(UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota dihapus.
2. Pengurangan nilai pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali.
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atau Kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak.
4. Outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh dioutsourcing.
5. Waktu kerja terlalu eksploitatif.
6. Hak cuti hilang, hak upah atas cuti juga hilang.
7. Outsourcing tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan karena statusnya seumur hidup tidak menjadi karyawan tetap.
8. Kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing(TKA) masuk ke Indonesia.

Baca Juga:  Enam Anak Jalanan Diciduk Satpol PP Karanganyar

Tanggapan dari DPR

DPR yang mendapat sorotan, mencoba menjelaskan beberapa isu yang beredar santer di tengah kaum buruh dan pekerja yang tak sepenuhnya benar.

Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib ditetapkan gubernur, sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga tetap ada. Kenaikan Upah Minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang diatur dalam peraturan pemerintah.

DPR juga menjelaskan penyederhanaan struktur upah minimum dengan cara menghapus Upah Minimum Sektoral (UMS). Namun setelah RUU Cipta Kerja disahkan, bagi daerah yang telah menetapkan UMS maka akan tetap diberlakukan.

Mengenai keberatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dihapus. Menanggapi itu, DPR menjelaskan beberapa poin. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.

Bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Sekurang-kurangnya sebesar prosentase tertentu dari rata-rata konsumsi rakyat.

Baca Juga:  Satpol PP Karanganyar Klaim Kesadaran Mengenakan Masker Meningkat

DPR memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima pekerja atau buruh. Lalu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah skema baru, terkait jaminan ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontraknya, DPR memastikan.

1. PKWT hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (tidak tetap).
2. PKWT memberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja dan perlindungan hak pekerja sampai pekerjaan selesai.
3. PKWT berakhir, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan masa kerja (diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah).
4. PKWT tetap mengacu UU 13/2003 tetang ketenagakerjaan dengan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi pihak yang tidak puas dengan UU tersebut, dipersilakan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Puan.

Tags: , ,