Per 1 Oktober, Pelanggar Protokol Kesehatan di Karanganyar Bakal Didenda Rp 20.000

Per 1 Oktober, Pelanggar Protokol Kesehatan di Karanganyar Bakal Didenda Rp 20.000

Untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di Karanganyar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mulai hari Kamis (1/10/2020) ini, memberlakukan denda Rp 20.000 untuk masyarakat yang terjaring operasi penertiban protokol kesehatan.

Juliyatmono selaku Bupati Karanganyar, menginginkan penerapan denda tersebut bagi pelanggar protokol kesehatan dapat menekan persebaran Covid-19.

Pihaknya meminta aparat pemerintah tidak berlaku keras saat mengingatkan dan menertibkan masyarakat.

Saat bertemu dengan camat se-Kabupaten Karanganyar di Ruang Podang I kompleks Kantor Bupati Karanganyar pada hari Senin (28/9/2020) lalu, Yuli sapaan akrab Bupati Karanganyar mengatakan, “Pemerintah jangan mengambil tindakan yang berlebihan. Fokus pada edukasi dan menyadarkan dengan suasana nyaman. Jangan ciptakan suasana tegang apalagi dimarahi. Edukasi (di Karanganyar) harus berbeda”.

Baca Juga:  Dianggap Ampuh Obati Pasien Covid-19, PMI Solo Komitmen Sediakan Plasma Penyintas

Yuli menyinggung bahwa camat dan kepala desa/lurah masih menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing dan tim tersebut belum dibubarkan.

Yuli menambahkan, “Terus menerus sosialisasi. Camat menjadi leading sosialisasi, pencegahan, dan penindakan di kecamatan dan didukung polsek dan koramil. Disiplinkan masyarakat agar tidak lalai. Keliling wilayah sosialisasikan gerakan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama pandemi Covid-19″.

Tidak hanya itu, orang nomer satu di Karanganyar itu juga menyampaikan bahwa mengenai penyelenggaraan hajatan di Kabupaten Karanganyar selama pandemi, izin penyelenggaraan hajatan berada di tangan camat.

Dirinya berharap camat untuk memastikan protokol kesehatan diatur dengan baik.

Camat juga wajib memastikan dusun tempat akan diselenggarakan hajatan itu tidak terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca Juga:  Kasus Covid di Boyolali Tembus 1.020 Orang

“Orang punya hajatan silakan, jangan sampai (penyelenggaraan hajatan) dibubarkan. Ora pantes. Sing penting protokol kesehatan dan Satpol PP, linmas tidak lalai mengingatkan. Harus ada petugas di setiap hajatan untuk memastikan protokol kesehatan. Kami tidak menyaratkan izin keramaian”, jelasnya.

Ia juga melarang pelabelan zona merah untuk satu desa yang terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Hal tersebut lantaran akan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Tags: , ,