Perantara Suap Hakim PN Jaksel Dijebloskan ke Lapas Cipinang

Perantara Suap Hakim PN Jaksel Dijebloskan di Lapas Cipinang

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, jaksa eksekusi KPK telah mengeksekusi atau memindahkan lokasi penahanan seorang terpidana kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Terpidana tersebut adalah Muhammad Ramadhan, mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. M Ramadhan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Cipinang, Jakarta Timur.

“Jaksa Eksekusi KPK Josep Wisnu Sigit telah melaksanakan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 320PK/Pid.Sus/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama terpidana Muhammad Ramadhan dengan cara memasukkan (menjebloskan) ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, pada Rabu (4/11/2020),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Menurut Ali, Ramadhan akan menjalani hukuman pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Terpidana Ramadhan juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca Juga:  Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Dirinya menjelaskan bahwa putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung (MA) tetap menyatakan terpidana Ramadhan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan dua Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena menerima suap.

Sementara itu sebelumya, pada 11 Juli 2019, Ramadhan telah divonis 4,5 tahun penjara karena dinilai terbukti menjadi perantara suap senilai Rp 180 juta ditambah dengan 47 ribu Dolar Singapura (SGD) untuk dua orang Hakim PN Jakarta Selatan, masing-masing R Iswahyu Widodo dan Irwan.

Ramadhan dinyatakan terbukti bersalah karena menjadi perantara suap untuk dua Hakim PN Jaksel itu untuk mempengaruhi putusan perkara perdata mengenai gugatan pembatalan perjanjian akusis antara CV Citra Lampia Mandiri (CLM) dan PT Asia Pacific Mining Resources (APMR).

Baca Juga:  KPK Tahan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Vonis tersebut lebih rendah dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Ramadhan 6 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Bambang Hermanto, M Arifin, Rustiono, Sigit Herman Binaji dan Titi Sansiwi itu berdasarkan dakwaan primer Pasal 12 huruf c juncto pasal 18 UU No. 31 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,