Perubahan Iklim Kembali Diwacanakan Masuk Kurikulum Pendidikan

Perubahan iklim kembali dibahas pemerintah untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Pemerintah berharap agar tumbuh kesadaran publik tentang perubahan iklim.

Ruandha Agung S selaku Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan HIdup (LHK) telah berkoordonasi dengan kementerian lainnya guna membahas usulan ini.

Dalam diskusi virtual hari Jumat (25/9/2020) yang lalu, Ruandha mengatakan, “Tidak harus mata pelajaran baru, tapi dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan alam, sosial, atau bahasa”.

Rencana ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris. Negara ini akan menekan jumlah polusi hingga 29% dengan usaha sendiri dan 41% dukungan internasional pada 2030. Penanaman nilai kesadaran tentang perubahan iklim dirasa perlu untuk disampaikan mulai dari usia pelajar. Contoh terkecil semisal dampak yang ditimbulkan akibat membakar sampah bagi kesehatan.

“Asapnya menjadi gas rumah kaca. Ini yang harus kami perkenalkan”, jelas Ruandha.

Wacana pemasukan perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan nasional bukanlah hal baru. Pemerintah sempat berencana untuk melakukan hal serupa pada 2011. Ketika itu Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Diah Harianti berencana akan mengintegrasikan materi perubahan iklim ke dunia pendidikan.

Baca Juga:  Eks Dirut PNRI Selesai Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP

Materi belajar yang berkaitan dengan perubahan iklim sebetulnya sudah ada pada kurikulum sebelumnya, tapi tujuan dari program ini adalah berupa penguatan. Bahan ajaran perubahan iklim rencananya akan disiapkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikan (BMKG).

Sejak 2016 Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat Anggaran Perubahan Iklim 2020 sebesar Rp 89,6 triliun per tahun. Dalam lima tahun terakhir, totalnya mencapai Rp 448,3 triliun sampai dengan 2020. Namun, alokasi anggaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya lantaran pandemi Covid-19 menjadi Rp 79,6 triliun.

Alokasi anggarannya terdiri dari 45% untuk aksi adaptasi dan 55% untuk aksi mitigasi. Anggaran tersebut hanya mencukupi 34% kebutuhan pembiayaan perubahan iklim yang ajukan hingga Rp 3.461 triliun atau Rp 266 triliun per tahunnya. Sehingga, masih ada kekurangan sebesar Rp 176,4 triliun per tahun.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah mencari sumber lain yakni melalui kerja sama dengan Bank Dunia dengan skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Skema ini menjadikan Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan sebesar US$ 110 juta. Kerjasama dengan FCPF ini secara spesifik bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan deforestasi terutama di Kalimantan Timur.

Baca Juga:  Siap Disidangkan, Berkas Dua Petinggi PT DI Telang Rampung

Terdapat juga pendanaan dari Bio Carbon Fund (BCF) yang merupakan fasilitas multilateral., Indonesia berpotensi menerima dana hingga US$ 60 juta yang akan difokuskan untuk hutan di Provinsi Jambi. Indonesia juga telah mendapatkan pendanaan dari Green Climate Fund (CGF) sebesar US$ 103,78 juta dikarenakan bahwa Indonesia dinilai mampu mengurangi emisi setara 20,25 juta ton CO2 selama medio 2014 hingga 2016.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pendanaan yang diterima Indonesia memiliki angka yang lebih besar dari Brazil, yakni sebesar US$ 96,45 juta. Padahal, Brazil merupakan rumah dari hutan hujan tropis terluas di dunia, tepatnya di hutan Amazon. Pendanaan tersebut merupakan salah satu bagian skema kerja sama Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang dirancang dan ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Tags: , ,