Perwakilan Pedagang Kuliner Datangi DPRD Sukoharjo

Perwakilan Pedagang Kuliner Datangi DPRD Sukoharjo

Pada hari Rabu (20/1/2021) ini, sebanyak 10 perwakilan dari pelaku usaha kuliner warung makan hingga pedagang kaki lima (PKL) di Sukoharjo mendatangi gedung DPRD setempat.

Maksud kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan unek-unek terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dari 10 orang yang datang merupakan perwakilan pedagang di kawasan Solo Baru, Alun-alun Satya Negara, dan lainnya. Mereka datang sekitar pukul 10.30 WIB.

Dari perwakilan pedagang tersebut, ada pula Anggit Suseno, ia adalah pedagang sate kambing yang videonya ribut dengan Bupati Wardoyo Wijaya viral.

Kedatangan mereka tersebut ditemui langsung oleh pimpinan DPRD dan Komisi II di ruang rapat B.

Abdul Syukur -salah satu perwakilan pedagang- mengatakan, “Ada dua poin kedatangan kami ke sini. Satu meminta pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih manusiawi dan bagaimana kompensasi atau solusi dari kebijakan pemerintah”.

Baca Juga:  Proyek Revitalisasi Jembatan Mojo Sudah Dimulai, Hanya Kendaraan Roda 2 yang Bisa Lewat

Ia merasa bahwa kebijakan pemerintah terkait PPKM sangat tidak manusiawi. Terutama mengenai pembatasan jam operasional pedagang hingga pukul 19.00 WIB.

Seperti yang diketahui, kebijakan ini lantas direvisi setelah terjadi keributan Bupati dan salah satu pedagang yang videonya viral beberapa waktu lalu.

Bupati Sukoharjo lantas merevisi khusus bagi pelaku usaha kuliner diperbolehkan buka hingga pukul 21.00 WIB.

Namun dengan syarat bahwa hanya diperbolehkan menerima pesan antar di atas pukul 19.00 WIB dan tidak ada meja dan kursi.

Tetapi, kebijakan tersebut belum disepakati oleh pedagang kuliner, pasalnya masih banyak pedagang yang belum bisa berjualan secara online.

Abdul menjelaskan, “Tidak bisa order lewat online karena belum daftar pesan antar secara online“.

Baca Juga:  Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Hampir Selesai, Kapan Peresmiannya?

Selain itu, para pedagang juga meminta adanya kejelasan terkait kompensasi atau solusi selama kebijakan PPKM berjalan.

Mediasi tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat, yakni para peserta yang akan memasuki ruang rapat lebih dulu dilakukan pengecekan suhu badan dan wajib bermasker serta menjaga jarak.

Tags: , ,