Pimpinan KPK Buka Suara Terkait Mobil Dinas

Pimpinan KPK Buka Suara Terkait Mobil Dinas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya diberitakan telah memutuskan meninjau ulang kembali proses pembahasan anggaran pengadaan mobil dinas bagi Pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas) dan Pejabat Eselon I KPK.

Berdasarkan informasi, anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK senilai Rp 1,45 miliar, empat (4) Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar dan Dewas KPK masing-masing Rp 702 juta.

Dewas KPK dalam hal ini memutuskan telah menolak pemberian fasilitas mobil dinas tersebut. Dewas KPK juga tidak mengetahui adanya usulan dan juga tidak pernah mengikuti pembahasan di internal KPK soal mobil dinas tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, dirinya mempersilakan publik menilai sendiri perihal polemik pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

“Saya berterima kasih atas perhatian ICW (Indonesia Corruption Watch) sebagai subyek yang dinilai saya mempersilakan publik untuk menilainya. Saya tidak akan menerima, tidak akan menolak,” kata Nurul Ghufron kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2020).

“Silakan saja ke rumah saya untuk melihat rumah kontrakan saya, lihat makanan saya, lihat kendaraan, pakaian dan semua yang ada. Setelah itu, saya akan menerima apapun penilaiannya,” jelasnya.

Ghufron mengatakan, berdasarkan peraturan, KPK sebagai aparatur negara difasilitasi salah satunya terkait transportasi. Namun karena belum ada fasilitas mobil dinas maka diganti dengan tunjangan transportasi.

“Selama ini Pimpinan KPK menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinasnya. Penganggaran mobil dinas tersebut sesungguhnya sudah beberapa kali dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya diajukan ke DPR, bukan hanya tahun 2021 ini, namun karena kondisi ekonomi belum diberikan,” terangnya.

Menurut Ghufron, terkait harga mobil dinas, KPK tidak menentukannya karena semua telah diatur dalam peraturan tentang standar fasilitas aparatur negara.

“Dengan segala tingkatannya bahkan KPK meminta standar yang paling minim harganya. Apapun itu saya pribadi menyampaikan terima kasih atas perhatian publik, saya yakin itu karena cintanya pada KPK,” pungkas Nurul Ghufron.

Tags: , ,