Polisi Antisipasi Jual Beli Surat Bebas Covid-19

Polisi Antisipasi Jual Beli Surat Bebas Covid-19

Irjen Argo Yuwono selaku Kepala Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa pihaknya akan mengantisipasi perdagangan jual beli surat bebas Covid-19, setelah pemerintah mengumumkan ketiadaan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H/2021 M.

Argo menyebut bahwa Polri akan memantau laboratorium ataupun rumah sakit (RS) yang diprediksi bakal menikmati keuntungan dari jual-beli surat negatif Covid-19.

Dalam keterangan resminya pada hari Jumat (23/4/2021) kemarin, Argo menuturkan, “Intelijen kita siap untuk memantau (RS/lab)”.

Ia juga berharap agar masyarakat bisa melaporkan ke pihak yang berwajib jika ditawari atau adanya penawaran surat ilegal negatif Covid-19 tanpa harus tes.

“Kami berharap informasi dari masyarakat ke Polisi,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar seluruh pihak, baik rumah sakit maupun masyarakat sadar akan bahaya Covid-19, sehingga memilih untuk tes Covid-19 sesuai protokol kesehatan.

“Semoga tidak ada ya (jual-beli surat Covid-19 pada Lebaran kali ini),” ucap Argo.

Untuk informasi, sebelumnya polisi berhasil membongkar pemalsuan surat hasil tes swab antigen Covid-19.

Seorang petugas loket Puskesmas Pungging di Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Seperti yang diketahui, Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 memberlakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) menjelang masa peniadaan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Sebagaimana tertuang dalam addendum Surat Edaran No. 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah tertanggal 21 April 2021.

Ada pun waktu pengetatan PPDN yaitu pertama, periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik (6 Mei sampai 17 Mei 2021) berlaku tanggal 22 April 2021 sampai 5 Mei 2021.

Kedua, periode H+7 pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021) berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021.

Mengkutip dari salinan resmi Addendum SE Nomor 13 Tahun 2021, dituliskan, “Berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021”.

Beberapa aturan baru yaitu pelaku perjalanan antardaerah via darat, laut, dan udara wajib menunjukkan hasil tes RT PCR atau rapid test antigen.

Pelaku perjalanan harus dinyatakan negatif lewat tes yang dilakukan 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Pelaku perjalanan boleh menjalani tes menggunakan GeNose C19. Tetapi, tes harus dilakukan sesaat sebelum keberangkatan.

Satgas juga akan menggelar tes acak kepada pelaku perjalanan darat yang menggunakan transportasi umum. Tes dilakukan dengan menggunakan rapid test antigen atau GeNose C19.

Setiap pelaku perjalanan wajib mengisi e-HAC Indonesia sebelum melakukan perjalanan.

Namun, aturan tes Covid-19 tak berlaku bagi anak berusia kurang dari 5 tahun.

Tags: , ,