Polisi Tolak Penangguhan Penahanan Pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi

Polisi Tolak Penangguhan Penahanan Pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi

Permohonan penangguhan penahanan terhadap pendiri sekaligus pengelola pasar muamalah di Depok yakni Zaim Saidi ditolak oleh Bareskrim Polri.

Melansir dari Tribunnews pada hari Rabu (17/3/2021), permohonan penangguhan penahanan tersebut sebelumnya diajukan oleh sebanyak 52 sahabat Zaim Saidi. Mereka menjamin bahwa Zaim Saidi tidak akan melarikan diri.

Brigjen (Pol) Rusdi Hartono selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri mengatakan, “Tentunya penyidik memiliki pertimbangan tersendiri sehingga tidak mengabulkan permohonan tersebut”.

Tetapi, pihaknya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai alasan penolakan permohonan penangguhan penahanan tersebut.

Untuk diketahui, Zaim Saidi ditahan di Rutan Bareskrim Polri sejak awal Februari lalu. Masa penahanannya telah diperpanjang sejak 23 Februari hingga 3 April 2021.

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara transaksi perdagangan di pasar muamalah di Tanah Baru, Depok, Jawa Barat.

Baca Juga:  Mandalika Resmi Tak Gelar MotoGP Indonesia 2021

Polisi mengatakan Zaim Saidi merupakan inisiator, penyedia lapak, dan pengelola pasar muamalah.

Ia juga menyediakan wakala induk tempat menukarkan mata uang rupiah ke dinar atau dirham sebagai alat transaksi jual-beli di pasar muamalah.

Atas perbuatannya, Zaim Saidi disangkakan dengan dua pasal pidana. Pertama, yaitu Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua, Pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal itu menyebut setiap orang yang menolak pembayaran dengan mata uang Rupiah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun penjara dan denda Rp 200.000.000.

Diberitakan sebelumnya, Pasar Muamalah, Depok, Jawa Barat, yang melakukan transaksi jual beli menggunakan pecahan koin dirham dan dinar, menjadi sorotan dari banyak pihak.

Pasalnya, transaksi jual beli di “pasar” yang sebenarnya merupakan sebuah ruko tersebut tidak menggunakan mata uang rupiah, melainkan koin dinar dan dirham.

Baca Juga:  Negara Ambil Alih Taman Mini Indonesia Indah

Bank Indonesia (BI) pada 28 Januari 2021 lalu juga mengeluarkan pernyataan resmi terkait penggunaan alat pembayaran selain Rupiah di masyarakat.

BI menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 B UUD 1945 jo Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan atau penjara paling lama satu tahun. Selain itu, orang tersebut dibebankan denda maksimal Rp 200 juta.

Tags: , ,