Polres Karanganyar Akan Dirikan Pos Di Beberapa Titik Untuk Antisipasi Pemudik

Polres Karanganyar Akan Dirikan Pos Di Beberapa Titik Untuk Antisipasi Pemudik

Sesuai anjuran pemerintah pusat terkait aturan larangan mudik 2021, Polres Karanganyar akan melakukan pembatasan arus pemudik yang akan memasuki wilayah Kabupaten Karanganyar.

AKP Sarwoko selaku Kasatlantas Polres Karanganyar, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan tugas sesuai imbauan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat terkait mudik 2021.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan pos pemantauan di wilayah perbatasan dan beberapa titik lainnya.

Mengutip dari solopos pada hari Senin (5/4/2021) lalu, Sarwoko mengatakan, “Kami bertindak sesuai petunjuk pusat. Kami yang bertugas di wilayah sebagai pengendali akan melakukan pembatasan dengan mendirikan pos. Tindakannya dengan memberikan imbauan bersifat persuasif dan berupaya sebisa mungkin mengembalikan pemudik agar putar balik”.

Baca Juga:  Gibran Pastikan Pemudik Yang Nekat Pulang Ke Solo Langsung Dikarantina

Pihaknya juga menambahkan bahwa operasi antisipasi pemudik akan dilakukan bersamaan dengan Cipta Kondisi Operasi Ketupat 2021.

Namun, ia mengaku masih menunggu perintah selanjutnya untuk menyelenggarakan operasi tersebut.

Kasatlantas menjelaskan, “Yang jelas beberapa pos akan dipindahkan seperti yang dulu di Tawangmangu akan dipindahkan ke Cemara Sewu di perbatasan Karanganyar dan Magetan. Tapi untuk nanti jumlah personel yang dikerahkan dan bantuannya berapa lalu jadwalnya tentu kami menunggu perintah dulu”.

Pada sebelumnya, Juliyatmono -Bupati Karanganyar- menyampaikan pihaknya bersifat pasif terkait aturan pelarangan mudik yang dikemukakan pemerintah pusat.

Namun, rencananya pemudik yang memasuki Karanganyar akan disasar menjalani uji cepat swab antigen untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Karanganyar.

Baca Juga:  Sejumlah Negara Dilanda Gelombang Ketiga Corona, Airlangga: Covid-19 Belum Selesai

Seperti yang diketahui, Pemerintah telah resmi meniadakan mudik Lebaran 2021.

Larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk ASN dan karyawan BUMN, tapi juga karyawan swasta.

Dalam jumpa pers virtual, pada hari Jumat (26/3/2021) lalu, Muhadjir Effendy selaku Menko PMK mengatakan, “Sesuai dengan arahan bapak presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan 23 Maret 2021 di Kantor Kemenko PMK yang dipimpin Menko PMK serta hasil konsultasi dengan presiden maka ditetapkan bahwa tahun 2021, mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat”.

Tags: , ,