Polri: Kerumunan Massa Rizieq Shihab Berbeda dengan Pilkada Solo

Polri: Kerumunan Massa Rizieq Shihab Berbeda dengan Pilkada Solo

Aziz Yanuar selaku pengacara FPI menilai bahwa polisi bersikap tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq dan FPI pada acara pernikahan putri Rizieq dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan.

Aziz menyampaikan bahwa banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan, namun tidak pernah ditindak oleh polisi.

Pada hari Selasa (17/11/2020) lalu, Aziz menuturkan, “Ternyata hukum itu hanya berlaku untuk FPI, Habib Rizieq dan para pendukungnya. Karena pelanggaran protokol kesehatan cuma dipermasalahkan yang dilaksanakan Habib Rizieq dan FPI”.

Aziz pun mencontohkan sejumlah kegiatan di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan, tapi tak pernah tersentuh hukum.

Salah satunya yakni kerumunan saat putra Presiden Joko Widodo adalah Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.

Baca Juga:  KPK Setorkan Uang Pengganti Rp 2,365 Miliar dari Eks Pejabat Dinas PUPR Muara Enim

“Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah,” ucapnya.

Mengetahui hal tersebut, Polri meminta kasus kerumunan saat pendaftaran putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota Solo tak disamakan dengan kasus kerumunan acara pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) yakni Rizieq Shihab.

Brigjen (Pol) Awi Setiyono selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menegaskan bahwa kerumunan saat tahapan Pilkada 2020 seperti pendaftaran Gibran merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada hari Rabu (18/11/2020) kemarin, Awi mengatakan, “Jangan samakan kasusnya. Ini kan ceritanya sekarang masalah apa, pentahapan (pendaftaran pilkada). Itu kan urusannya pilkada, ada siapa pengawasnya, (Bawaslu) iya. Jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada, peraturan kan ada”.

Baca Juga:  Pasar Gede Solo: Pembeli Turun Drastis Imbas Kabar Hoax Soal Penutupan Pasar

Pihaknya juga meminta wartawan untuk menanyakan penindakan saat pendaftaran Gibran kepada Bawaslu setempat.

Menurutnya, setiap kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan memiliki perbedaan sehingga tidak bisa dipukul rata.

Dalam penanganan oleh pihak kepolisian, Polri mendorong kepala satuan wilayah (kasatwil) untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan.

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis juga telah menerbitkan surat telegram nomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020. Surat itu ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu poin dalam surat tersebut yakni memerintahkan jajaran kepolisian memproses hukum siapapun yang melanggar protokol kesehatan terkait Covid-19.

Tags: , ,