PPKM Mikro Karanganyar Tak Pakai Zonasi RT

PPKM Mikro Karanganyar Tak Pakai Zonasi RT

Seperti yang diketahui, Tito Karnavian -Menteri Dalam Negeri- menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19.

Pada PPKM skala mikro ini, dilakukan pemantauan zona risiko Covid-19 hingga tingkat RT.

Terkait hal itu, Juliyatmono selaku Bupati Karanganyar enggan menggunakan pendekatan zonasi tingkat RT pada PPKM mikro yang berlangsung pada 9-22 Februari 2021 tersebut.

Pada hari Selasa (10/2/2021) kemarin, Yuli sapaan akrab Bupati Karanganyar itu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak akan fokus menggunakan zonasi tingkat rukun tetangga (RT) pada PPKM mikro.

Yuli menuturkan, “Kami pendekatannya bukan zonasi lah ya. Pendekatan kami tetap basis RT. RT pokoknya, sambil terus kami tangani. Kami tidak hanya menemukan, menemu-kenali, tapi mendukung mereka supaya segera negatif (Covid-19). Itu kalau pun (warga dinyatakan) positif (Covid-19)”.

Baca Juga:  8 Pegawai Positif Covid-19, SMA Kebakkramat Lockdown

Mengenai PPKM mikro, Pemkab Karanganyar telah mengeluarkan Instruksi Bupati No 180/5/2021.

Instruksi tersebut berisi tentang mengatur PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Untuk informasi, aturan tersebut merupakan turunan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3/2021 tentang hal yang sama.

Diketahui, dalam Instruksi Mendagri itu disebutkan perihal zonasi pengendalian wilayah tingkat RT berdasarkan kriteria tertentu.

Terdapat empat zona warna berdasarkan kerawanan dan jumlah kasus. Zona hijau jika tidak ada kasus Covid-19 dalam satu RT, zona kuning apabila terdapat 1-5 rumah dengan kasus Covid-19 pada satu RT.

Sedangkan zona oranye apabila terdapat 6-10 rumah dengan kasus Covid-19 pada satu RT dan zona merah apabila terdapat lebih dari sepuluh rumah dengan kasus positif Covid-19.

Hal yang sama juga diatur dalam Instruksi Bupati Karanganyar tentang PPKM mikro.

Yuli menyampaikan, “Kami rumuskan. Itu pun harus ada pendekatan (untuk mengambil kebijakan lockdown tingkat RT). Dia sehat atau komorbid atau di rumah atau di rumah sakit. Itu harus ada klasifikasi sendiri. Kalau dia di rumah sakit tentu tindakannya berbeda. Sebetulnya PPKM Mikro ini konsep lama saya saat awal Covid-19″.

Baca Juga:  Rutan Klas IA Solo Digeledah, Petugas Temukan Sajam dan HP

Orang nomor satu di Karaganyar itu juga menyinggung tentang pembatasan kegiatan dan aktivitas atau lockdown tingkat RT agar tidak mengganggu aktivitas warga RT lain.

Dengan begitu, setiap desa atau kelurahan wajib menghidupkan satgas masing-masing.

“Kalau nanti terlihat di RT ada kasus Covid-19, terpapar, satgas bergerak di lingkungan RT untuk memantau warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. RT putuskan menghentikan kegiatan 14 hari. Kami suplai kebutuhan makanan pokok. Tindakan akan seperti itu. Prinsipnya adalah rawat, selesaikan, tangani di tingkat RT dan tidak mengganggu RT dan dusun lain”, ungkapnya.

Tags: , ,