Praperadilan Kasus Komentar Negatif ke Gibran Ditolak

Praperadilan Kasus Komentar Negatif ke Gibran Ditolak

Pengadilan Negeri (PN) Surakarta (Solo) menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang 1997 dan Yayasan Mega Bintang 1997 terkait penangkapan Arkham Mukmin oleh Polresta Surakarta.

Hakim tunggal yakni Sunaryanto menolak gugatan praperadilan terkait kasus komentar Arkham Mukmin yang menyinggung jabatan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.

Sunaryanto menilai pemohon tak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

Pada hari Selasa (6/4/2021) kemarin, Sunaryanto mengatakan, “Menimbang bahwa sah atau tidaknya penangkapan diatur dalam pasal 77 huruf a KUHAP bahwa Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa dan memutus ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”.

Ia menambahkan, sesuai Pasal 79 KUHAP telah dijelaskan tentang siapa saja yang bisa atau berwenang untuk mengajukan praperadilan, tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan.

Sunaryanto menyampaikan, “Yang menyebutkan bahwa sah tidaknya penangkapan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Menimbang bahwa dalam putusan MK nomor 98/PUU-X/2021 satu frasa ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 UU nomor 8 tahun 1981 KUHAP sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan.

“Menimbang dari keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon berpendapat atau menafsirkan bahwa Putusan MK nomor 76/PUU-X/2012 8 Januari 2013 menyatakan bahwa LSM atau organisasi kemasyarakatan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan”, katanya.

“Juga dapat berlaku terhadap sah atau tidaknya penangkapan jika diajukan oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan,” tambahnya.

Menimbang sesuai dengan pasal 79 KUHAP oleh karena para pemohon bukan sebagai tersangka, keluarga tersangka atau pihak yang diberikan kuasa oleh tersangka untuk mengajukan praperadilan sah atau tidaknya penangkapan.

“Maka tidak mempunyai kualifikasi secara hukum atau legal standing sebagai pihak yang dapat mengajukan praperadilan dalam perkara ini. Sehingga, praperadilan yang diajukan oleh pemohon terhadap kesalahan subjeknya dan tidak memiliki persyaratan formal permohonan praperadilan,” terangnya.

Gugatan tersebut dinilai tidak mempunyai kualifikasi secara hukum atau legal standing sebagai pihak yang dapat mengajukan praperadilan dalam perkara ini.

“Sehingga, praperadilan yang diajukan oleh pemohon terhadap kesalahan subyeknya dan tidak memiliki persyaratan formal permohonan praperadilan”, ucapnya.

Hakim juga menilai bahwa eksepsi termohon yang disampaikan pada sidang sebelumnya memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima.

“Mengadili bahwa permohonan praperadilan tidak dapat diterima, kedua biaya perkara ini nihil,” imbuhnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, pemohon praperadilan, LBH Mega Bintang 1997 dan Yayasan Mega Bintang 1997, turut angkat bicara.

Mengutip dari detik pada hari Selasa (6/4/2021) kemarin, Ketua Yayasan Mega Bintang 1997 Boyamin Saiman mengatakan, “Atas ditolaknya praperadilan yang kami ajukan kami menghormati putusan hakim. Langkah berikutnya kami akan berusaha, berkoordinasi dan bertemu dengan Arkham Mukmin untuk mengajukan praperadilan kedua”.

Tags: , ,