Rekomendasi PB IDI Kepada Pemerintah Untuk Vaksinasi Covid-19

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengapresiasi dan mendukung rencana pemerintah untuk memberikan vaksinasi prioritas kepada tenaga kesehatan. Namun, PB IDI minta pemerintah agar jangan tergesa-gesa dalam pemberian vaksin ini.

Ini adalah salah satu dari rekomendasi PB IDI kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemkes) agar program vaksinasi lancar dan hasilnya optimal.

Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerban mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas upaya penyediaan vaksin serta pemberian prioritas bagi tenaga medis untuk dapat divaksinasi sesuai ketentuan.

Ia mengatakan, perlu ada persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa.

“Namun agar progam vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal, maka PB IDI memberikan rekomendasi,” ujar Zubairi .

Pertama, perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya.

Kedua, dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenisitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.

Dari data yang ada, menurut Zubairi, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9.000 relawan . Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.

Ketiga, dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi. Di Indonesia, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya,” tutur Zubairi.

Keempat, perlu pula mempertimbangakan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).

Kelima, pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping vaksin.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah sudah memetakan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19. Setidaknya ada enam kelompok prioritas penerima vaksin di akhir 2020 hingga tahun 2021.

“Adapun kelompok prioritas penerima vaksin, yakni mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 mencakup tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, hari Senin (12/10/2020).

Tags: , ,