Reshuffle Kabinet Masih Jadi Tanda Tanya

Reshuffle Kabinet Masih Jadi Tanda Tanya

Isu mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Maju masih menjadi tanda tanya.

Fadjroel Rachman selaku Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebut bahwa Jokowi sampai saat ini belum pernah menyatakan akan merombak kembali kabinet Indonesia Maju.

Dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa (27/4/2021) ini, Fadjroel mengatakan, “Sebenarnya sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle kepada publik. Apabila reshuffle memang diperlukan, maka Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publik seperti reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka”.

Ia juga menyampaikan bahwa memang saat ini sudah ada persetujuan dari DPR terkait penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Menurut Fadjroel, hal ini sesuai dengan sejumlah pertimbangan yang tercantum pada Pasal 18 ayat 2 tentang pengubahan kementerian UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Fadjroel menjelaskan, “Tentu pertimbangan pemerintahan sesuai perkembangan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Serta pertimbangan khusus di Pasal 18 (2) untuk efisiensi dan efektivitas serta perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri”.

Ia juga menyampaikan, “Adapun pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 sebagai pertimbangannya seperti untuk efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global,” tambahnya.

Soal siapa yang akan menjabat dua kementerian tersebut, Fadjroel tak mengetahuinya.

Pihaknya menegaskan semua itu merupakan hak prerogatif Jokowi.

Fadjroel menambahkan, “Dalam bahasa rakyat, hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang tahu, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri, setidaknya di dua kementerian baru tersebut. Atau dalam bahasa legal, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden”.

Tags: , ,