Saksi Kasus e-KTP Diperiksa KPK Untuk Tersangka Eks Dirut PNRI

Saksi Kasus KTP-el Diperiksa KPK Untuk Tersangka Eks Dirut PNRI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi Husni Fahmi (HSF). Yang bersangkutan merupakan mantan Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Husni juga merupakan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Meskipun hari ini hanya diperiksa sebagai saksi, namun sebenarnya telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket KTP elektronik atau e-KTP.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Husni akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Isnu Edhi Wijaya (ISE) mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan mantan Ketua Konsorsium PNRI.

“Yang bersangkutan (Husni Fahmi) dalam kesempatan ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Sebelumnya diberitakan, KPK sejak 13 Agustus 2019 telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus e-KTP. Ketiga tersangka baru itu adalah Miryam S. Haryani (MSH) mantan Anggota DPR RI 2014 hingga 2019, Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PST) dan Husni Fahmi (HSF).

Baca Juga:  Video Klip Baru Via Vallen Dianggap Plagiat, Netizen Serukan “Take Down, Please!”

Dugaan keterlibatan tersangka Isnu itu dimulai pada Februari 2011, setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang e-KTP. Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Isnu Edhi ketika itu diketahui telah menemui dua (2) mantan pejabat Dukcapil Kemendagri masing-masing Irman dan Sugiharto.

KPK menduga pertemuan itu dilakukan agar salah satu dari sejumlah konsorsium yang mereka bentuk dapat memenangkan proses lelang tender proyek e-KTP.

Irman kemudian menyetujui dan meminta komitmen pemberian uang kepada anggota DPR RI. Kemudian Isnu, Paulus, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk sebuah konsorsium yang dinamakan Konsorsium PNRI.

Kemudian konsorsium itu disepakati berasal dari BUMN, yaitu PNRI agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan e-KTP.

Perkembangan selanjutnya, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solution Anang Sugiana menyampaikan bahwa PT Quadra Solution bersedia untuk bergabung di Konsorsium PNRI.

Baca Juga:  Eks Sekretaris MA dan Menantunya Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Andi Agustinus, Paulus dan Isnu menyampaikan apabila ingin bergabung dengan konsorsium PNRI maka ada “commitment fee” untuk pihak di DPR RI, Kemendagri dan pihak terkait lainnya.

Kemudian Isnu Edhi selanjutnya menemui tersangka Husni Fahmi dengan maksud untuk melakukan konsultasi masalah teknologi dikarenakan BPPT sebelumnya melakukan pengujian e-KTP pada 2009.

Berikutnya, Isnu Edhi bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp 5,8 triliun. Pada 30 Juni 2011, Konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan e-KTP Tahun Anggaran (TA) 2011 hingga 2012.

Berdasarkan dakwaan persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, manajemen bersama Konsorsium PNRI diperkaya Rp 137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp 107,71 miliar terkait proyek tersebut.

Tags: , ,