Satpol PP Karanganyar Usulkan Hajatan Disetop Imbas Banyak yang Langgar Prokes

Satpol PP Karanganyar Usulkan Hajatan Disetop Imbas Banyak yang Langgar Prokes

Kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karanganyar, Satpol PP Karanganyar menyarankan agar menghentikan pelaksanaan hajatan untuk sementara waktu.

Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan (prokes) yang harus diterapkan saat menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Seperti yang diketahui, sebenarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar sudah mengeluarkan surat edaran mengenai penerapan protokol kesehatan di lokasi hajatan.

Untuk informasi, tim penegakan disiplin Kabupaten Karanganyar terdiri dari Satpol PP, Polres Karanganyar, Kodim 0727/Karanganyar, Dishub PKP, BPBD, dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Setiap periode tertentu, tim membuat laporan yang ditujukan kepada Juliyatmono selaku Bupati Karanganyar yang sekaligus adalah Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karanganyar.

Salah satu materi laporan dari tim adalah hasil terhadap perilaku masyarakat saat beraktivitas di luar rumah selama pandemi Covid-19.

Pada hari Rabu (4/11/2020) kemarin, Yopi Eko Jati Wibowo selaku Kepala Satpol PP Karanganyar menuturkan, “Total lokasi yang pernah kami sidak, itu hampir 75 persen tidak tertib (protokol kesehatan Covid-19) saat menyelenggarakan hajatan”.

Dengan demikian, Satpol PP selaku salah satu dari anggota tim penegak disiplin mengusulkan hajatan di Kabupaten Karanganyar dihentikan dahulu untuk sementara waktu.

Baca Juga:  Mantan Napi Kasus Bom Bali Ajukan Permintaan Khusus Kepada Gibran, Apa Itu?

Ia juga menambahkan bahwa sudah mengajukan usulan tersebut secara tertulis kepada Bupati satu pekan lalu. Namun, surat itu belum mendapat tanggapan dari yang bersangkutan.

Yopi menjelaskan, “Walaupun kami sudah datang memperingatkan, masyarakat ya tetap ngeyel. Kami berharap tidak ada apa-apa. Tapi, apa harus menunggu sampai ada apa-apa baru sadar. Makanya kami mengusulkan kepada Pak Bupati agar hajatan dihentikan dulu. Sebagai syok terapi, misal (hajatan dihentikan) dua pekan,” ujar Yophi.

Seperti yang diketahui, petugas Satpol PP sudah membentuk tim pemantauan hajatan yang berkoordinasi dengan pihak kecamatan hingga Ketua RT.

Bahkan, Ketua RW dan RT adalah garda terdepan pelaksanaan jogo tonggo. Namun, menurut Yopi sejumlah pejabat di tingkat kecamatan hingga RW, RT malah ikut abai.

Yopi menuturkan, “Pak Bupati juga melihat sejumlah warga abai. Pak Bupati juga sering jagong. Itu dalam rangka memantau apakah warganya mau tertib melaksanakan protokol kesehatan selama hajatan. Ternyata kondisinya seperti itu (masih banyak masyarakat abai)”.

Ia menyayangkan sikap masyarakat yang memanfaatkan kelonggaran dari Pemkab untuk menyelenggarakan hajatan tetapi malah tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:  Kampus Unisri Lockdown Lantaran Ada Karyawan Yang Positif Covid-19

Namun, Bupati juga tidak merestui usulan Satpol PP Kabupaten Karanganyar untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara hajatan yang melanggar protokol kesehatan.

“Pak Bupati ngeman warga. Dalam arti kalau sampai hajatan dihentikan itu mesake. Tapi kalau tidak dihentikan kok sejumlah warga angel dikandani. Kalau mau diberi sanksi mesakne. Kalau kami lebih baik setop dulu sementara waktu daripada berisiko,” kata Yophi.

Pihaknya mengaku khawatir jika masyarakat semakin abai karena seolah-olah Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karanganyar maupun Pemkab Karanganyar tidak menindak masyarakat yang menyelenggarakan hajatan melanggar protokol kesehatan.

Ia berharap masyarakat mau lebih peduli terhadap protokol kesehatan. Apalagi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Karanganyar bertambah setiap hari.

Yopi menegaskan, “Kalau warga berjanji dan siap melaksanakan protokol sebenarnya sama-sama enak. Khawatir pendapat masyarakat, yang tertib ya biasa saja dan yang tidak tertib ya tidak diapa-apakan. Seperti itu. Nah kalau begitu lama-lama masyarakat jadi terbiasa tidak tertib karena tidak mendapat sanksi. Khawatir kami itu”.

Tags: , ,