Satu Anggota Dewan Pengawas KPK yang Positif Covid-19 Dinyatakan Telah Sembuh

Satu Anggota Dewan Pengawas KPK yang Positif Covid-19 Dinyatakan Telah Sembuh

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, seorang Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dinyatakan telah sehat. Saat ini Syamsuddin masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat positif terpapar wabah pandemi global Coronavirus (Covid-19).

Sehingga dengan demikian majelis etik memutuskan untuk menunda pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik seorang pegawai KPK. Syamsuddin belum dapat bertugas untuk mengikuti musyawarah majelis etik bagi terperiksa Aprizal, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat KPK.

“Hari ini sebenarnya sudah kita putuskan di sidang terdahulu akan sidang untuk dugaan pelanggaran etik ini, tapi sehubungan dengan salah seorang anggota majelis belum sembuh dan masih dirawat di rumah sakit maka musyawarah majelis untuk kasus ini belum bisa terlaksana (ditunda),” kata Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung KPK Jakarta , Senin (28/9/2020).

Baca Juga:  Kasus Covid di Boyolali Tembus 1.020 Orang

“Pak Syamsuddin (Syamsuddin Haris) sehat-sehat saja, tapi memang perlu waktu (pemulihan), saya tidak tahu konkrit-nya tapi saya telepon seperti itu kondisi-nya,” jelasnya.

Sementara itu, sebelumnya putusan sidang etik Dewas KPK dengan terperiksa Aprizal dijadwalkan pada Senin, 28 September 2020. Sidang etik akan dimulai pukul 09.00 WIB yang berlangsung di Auditorium Randi Yusuf Gedung ACLC atau Gedung KPK lama, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Karena salah satu anggota majelis etik yaitu Syamsuddin Haris terkonfirmasi positif Covid-19 pada 18 September 2020 dan dirawat di RS Pertamina, maka dua anggota majelis etik yaitu Tumpak Hatorangan dan Albertina Ho (Anggota Dewas KPK) tidak dapat melakukan musyawarah.

Baca Juga:  Kasus RTH Pemkot Bandung, KPK Periksa Kabid Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung

Tumpak menjelaskan, musyawarah majelis itu diperlukan karena menjadi salah satu syarat untuk dibuatnya suatu putusan etik. Tumpak menambahkan, musyawarah itu merupakan persyaratan sebelum dilakukan putusan.

“Jadi harus musyawarah dulu, karena belum musyawarah jadi belum bisa dinyatakan putusan dan kebetulan karena BDR (Bekerja Dari Rumah) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maka sidang akan ditunda sedikit lebih lama sampai 12 Oktober yang akan datang,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Tumpak berharap bahwa musyawarah terkait putusan sidang etik ini dapat dilakukan setelah Syamsuddin dinyatakan sembuh atau sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit.

Tags: , ,