Sebut Tak Langgar Janji Reklamasi, Gerindra DKI: Di Ancol itu Perluasan

Sebut Tak Langgar Janji Reklamasi, Gerindra DKI: Di Ancol itu Perluasan

Sebagai partai pengusung Gubernur Anies Baswedan, Gerindra DKI Jakarta membela Anies soal izin reklamasi Ancol yang tengah ramai diperbincangkan. Gerindra menilai izin yang diterbitkan Anies itu perluasan, dan soal reklamasi adalah sesuatu hal yang berbeda.

S Andyka -Wakil Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta- menjelaskan, “Saya bilang perluasan wilayah Ancol karena tidak terpisah (dari daratan utama). Reklamasi itu kan digabungkan jembatan, ini (proyek Ancol) langsung dari Ancol timur, dari proyek JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative) tersebut, perluasan saya bilang”.

Seperti yang sudah diketahui, saat kampanye pada tahun 2017 silam, Anies beserta pasangan wagub saat itu, Sandiaga Uno, menjanjikan akan menghentikan reklamasi. Bagi Andyka, reklamasi yang dimaksud adalah pembangunan 17 pulau buatan di teluk Jakarta yang lahannya dibuat untuk membangun hunian.

Baca Juga:  Setelah Resmikan Nama Jalan Jokowi, Uni Emirat Arab Juga akan Bangun Masjid di Solo

Andyka menambahkan, “Ini yang kita maksud kan beda. Peruntukan untuk apa, pulau untuk apa dibangun, apartemen bangun segala macam. Berapa persen (yang dimiliki) pemerintah (di reklamasi pulau). Kalau Ancol kan jelas BUMD, dari pemerintah, ini beda”

Menurutnya, proyek reklamasi pulau dimulai pada tahun 2012. Kini, Anies menghentikan proses reklamasi dan hanya memberi izin pengembangan di 4 pulau hasil reklamasi.

“Kita ada sejarahnya, reklamasi tahun berapa, artinya Ancol ada itu sebelum ada reklamasi. Itu kalau tak salah bulan Mei tahun 2009 ada PKS (perjanjian kerja sama) antara gubernur dengan pihak Ancol. PKS ini terkait masalah perluasan wilayah Ancol”, tambahnya.

“Bukan reklamasi, belum ngetop tuh reklamasi. Belum muncul bangun pulau ini itu. Kemudian di 2012 bikin Perda 1 soal RT/RW, atur Reklamasi di RDTR Perda 1 tahun 2014”.

Baca Juga:  KPK Eksekusi Terpidana Suap Proyek Infrastruktur Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo

Menurutnya, hal terpenting dalam perluasan adalah soal pemanfaatan perluasan kawasan. Hasil perluasan wilayah harus digunakan untuk kepentingan publik.

Izin perluasan itu sendiri di tandatangani Anies pada 24 Februari lalu melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektar dan Dunia Fantasi seluas 35 hektare.

Tags: , , ,