Sekda Pemkab Bogor Diperiksa KPK Terkait Kasus Rachmat Yasin

Sekda Pemkab Bogor Diperiksa KPK Terkait Kasus Rachmat Yasin

Pelaksana Tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK telah selesai memeriksa dan mendalami keterangan saksi bernama Burhanudin. Yang bersangkutan diketahui merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat.

Menurut Ali, penyidik KPK dalam kesempatan yang sama juga memeriksa saksi lainnya bernama HMN Lesmana. Yang bersangkutan diketahui sebagai wiraswasta/pengelola pesantren.

Saksi Lesmana ditanya KPK terkait adanya dugaan proses hibah tanah untuk tersangka Rachmat Yasin (RY), mantan Bupati Bogor periode masa jabatan 2008 hingga 2014.

Ali mengatakan, pihakmya telah memeriksa kedua pihak tersebut sebagai saksi untuk tersangka Rachmat. Pemeriksaan terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait pemotongan uang dan gratifikasi yang diduga dilakukan Rachmat.

“Saksi H.M.N Lesmana (wiraswasta/pengelola pesantren) dan Burhanudin (PNS/Sekda Kabupaten Bogor/mantan Kadis Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor 2009-2014) dikonfirmasi oleh penyidik mengenai adanya dugaan proses hibah tanah untuk tersangka RY,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Baca Juga:  KPK Periksa Eks Anggota DPRD Sumatera Utara Syamsu Hilal

Ali menjelaskan, KPK dalam kesempatan ini juga memeriksa 2 orang saksi lainnya untuk tersangka Rachmat. Keduanya adalah Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Estantoni Kasno dan Kasubag Keuangan BPBD Kabupaten Bogor Syarif Hidayat.

“Dikonfirmasi oleh penyidik terkait dengan adanya dugaan pemotongan dana yang kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada tersangka RY (Rachmat Yasin),” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Baca Juga:  KPK Periksa 6 Saksi Kasus Suap Eks Bupati Lampung Tengah

Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Alphard Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,