Seorang Saksi Kasus Mahkamah Agung Selesai Diperiksa KPK

Seorang Saksi Kasus Mahkamah Agung Selesai Diperiksa KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penerimaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, sebelumnya ada 2 orang saksi yang akan diperiksa, masing-masing Rahmat Santoso dan Subhannur Rachman yang berprofesi sebagai advokat. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS).

“Penyidik mengonfirmasi saksi (Rahmat Santoso) terkait dugaan pengurusan perkara yang aktif dilakukan oleh tersangka HS (Hiendra Soenjoto) melalui perantara tersangka RHE (Rezky Herbiyono) yang nantinya akan diteruskan kepada tersangka NHD (Nurhadi),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Baca Juga:  KPK Jelaskan Kontruksi Kasus Suap Wali Kota Tasikmalaya

Ali menjelaskan, KPK sebenarnya dijadwalkan memanggil seorang saksi Subhanur Rachman yang juga berprofesi sebagai advokat untuk tersangka Hiendra. Namun, yang bersangkutan rupanya tidak datang atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK tanpa ada keterangan.

Sementara itu sebelumnya, KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan di Kantor Advokat Rahmat Santoso and Partner di Surabaya, Jawa Timur. KPK kemudian juga melakukan penggeledahan di kediaman atau rumah Subhannur di Surabaya.

Berdasarkan informasi, kegiatan penggeledahan itu dilakukan KPK untuk mencari tersangka Hiendra bersama Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono (RHE). Hingga saat ini tersangka Hiendra masih terus dicari alias menjadi buronan KPK.

KPK sebelumnya telah menetapkan Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap atau penyuap.

Baca Juga:  KPK Imbau Istana Laporkan Gratifikasi Sepeda Lipat Untuk Jokowi

Sedangkan penerimaan suap tersebut terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang lebih sebesar Rp 14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp 33,1 miliar.

Kemudian juga penerimaan gratifikasi terkait dugaan perkara di pengadilan kurang lebih Rp 12,9 miliar.Dengan demikian, totalnya kurang lebih sebesar Rp 46 miliar.

KPK sebelumnya juga telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti, serta tersangka Nurhadi dan Rezky ke penuntutan agar yang bersangkutan dapat segera disidangkan dalam waktu dekat.

Tags: , ,