Seorang Saksi Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Pembangunan Jembatan Waterfront City

Seorang Saksi Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Pembangunan Jembatan Waterfront City

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa saksi bernama Jasia Irwan Rastandi. Yang bersangkutan diketahui merupakan seorang dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI).

Menurut Ali, Jasia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Adnan (AN) seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Waterfront City di Kampar 2015-2016 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Riau.

“Yang bersangkutan (Jasia Irwan Rastandi) dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka AN (Adnan) terkait dugaan Tindak Pidana Tipikor (Tipikor) proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City multiyears pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Kampar Tahun Anggaran (TA) 2015-2016,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Sementara itu, Jasia sebelumnya juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus yang sama. Jasia saat itu dikonfirmasi atau ditanya peran saksi dalam proses perencanaan proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City dan juga dikonfirmasi terkait adanya komunikasi khusus dengan PPK dan pihak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Sebelumnya diberitakan, KPK telah mengumumkan Adnan bersama Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya I Ketut Suarbawa (IKT) sebagai tersangka dalam kasus ini pada 14 Maret 2019.

Baca Juga:  DPR Setujui Anggaran Mobil Dinas Pimpinan KPK

Kedua tersangka tersebut disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kasus ini berawal saat Pemerintah Kabupaten Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.

Adnan ketika itu mengadakan pertemuan di Jakarta dengan I Ketut Suarbawa dan beberapa pihak Iainnya. Dalam pertemuan itu, Adnan memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan engineer’s estimate kepada I Ketut Suarbawa.

Selanjutnya pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City.

Proyek pembangunan jembatan itu dibiayai dengan menggunakan dana dari APBD Pemkab Kampar Tahun Anggaran (TA) 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang itu dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Baca Juga:  KPK Putuskan Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan

Kemudian pada Oktober 2013, ditandatangani kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Rp 15 miliar dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Adnan meminta pembuatan engineer’s estimate pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan dan I Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

KPK menduga kerja sama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015, dan APBD Tahun 2016.

Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai kontrak. Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka.

Diduga proyek pembangunan jembatan itu berpotensi merugikan anggaran keuangan negara sekitar Rp50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City pada Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016 dengan total Rp117,68 miliar.

Tags: , ,