Sidang Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup dan Denda Rp 10 Triliun

Sidang Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup dan Denda Rp 10 T

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis terdakwa Heru Hidayat Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) dengan hukuman pidana penjara seumur hidup.

Menurut majelis hakim, terdakwa Heru telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerjasama dengan 3 mantan pejabat (petinggi) PT Asuransi Jiwasraya (AJS) sebesar Rp 16 triliun.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Heru Hidayat dengan pidana penjara seumur hidup,” Kata Rosmina Ketua Majellsi Hakim di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2020).

Menurut mejelis hakim, hal memberatkan salah satunya adalah Heru menggunakan uang korupsi untuk perjudian dan foya-foya. Tidak ada hal meringankan untuk Heru Hidayat.

Heru juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 10,7 triliun. Jika Heru tidak membayar maka asetnya akan disita hingga cukup membayar uang pengganti.

Hakim mengatakan Heru Hidayat terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, serta pengusaha Joko Hartono Tirto.

Baca Juga:  Mahfud MD Ditantang FPI Untuk Tracing di Solo & Surabaya

“Menimbang Heru Hidayat sebagai emiten memanfaatkan kedekatan Joko Hartono Tirto dengan Harry Prasetyo untuk bertransaksi saham, dengan kehendak bebas yang dimiliki Heru Hidayat,” jelasnya.

“Namun untuk menentukan kehendaknya sendiri yang bertindak untuk ikut dalam transaksi saham di PT Asuransi Jiwasraya Persero dengan cara-cara yang disadarinya bertentangan dengan hukum, dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat dan merusak sistem pasar modal,” terangnya.

“Heru Hidayat dengan kemampuan untuk mengkontrol dirinya, dan mau mencegah kerugian yang timbul. Namun tidak mengurungkan niatnya, malah terbukti adanya keinginan yang kuat pada Heru Hidayat untuk melakukan perbuatan tersebut,” tegasnya.

Hakim, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa Heru Hidayat bersama 3 orang terdakwa lainnya terkait pengelolaan investasi saham Jiwasraya telah membuat negara merugi. Total kerugian negara sebesar Rp 16 triliun.

“Kerugian negara terhadap investasi saham sejumlah Rp 4.650.283.375.000, dan kerugian negara atas investasi reksa dana senilai Rp 12,157 triliun, sehingga total kerugian negara secara keseluruhan Rp 16,8 triliun. Menimbang majelis hakim berpendapat maka kerugian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujarnya.

“Terdakwa Heru Hidayat mengetahui, penerimaan uang sejumlah Rp 10,7 triliun diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasrya,” ucap Rosmina.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Heru juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama-sama dengan Benny Tjokro. Heru menyembunyikan hartanya yang berkaitan dengan hasil korupsi dengan membeli sejumlah aset.

Baca Juga:  Sidang Perdana Rusuh Mertodranan Sudah Digelar Di Semarang, Kenapa Tidak di Solo?

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka majelis berpendapat bahwa unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, membawa ke luar negeri, merubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta benda telah terbukti pada perbuatan terdakwa Heru Hidayat,” tegas Rosmina.

Tindakan pencucian uang yang dilakukan Heru Hidayat itu disamarkan dengan membeli tanah hingga jual beli saham. Selain itu, Heru juga menempatkan uangnya untuk bermain judi atau kasino dan juga membayar utang terkait judi tersebut.

Heru dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Topikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sementara itu dalam kasus TPPU, terdakwa Heru Hidayat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tags: , ,