Sidang Perdana Praperadilan Komentar Negatif Soal Jabatan Gibran Digelar

Sidang Perdana Praperadilan Komentar Negatif Soal Jabatan Gibran Digelar

Pada hari Senin (29/3/2021), sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Yayasan Mega Bintang Solo 1997 terkait permohonan pemeriksaan praperadilan tidak sahnya penangkapan AM digelar di Pengadilan Negeri Surakarta.

Sidang praperadilan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB ini dipimpin Hakim Tunggal Sunaryanto.

Agenda sidang adalah pembacaan permohonan oleh pihak yang mengajukan gugatan.

Surat permohonan itu berkaitan penangkapan Arkham Mukmin oleh Polresta Surakarta.

Surat permohonan dibacakan oleh salah seorang kuasa hukum Yayasan Mega Bintang 1997 dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang 1997 yakni Sigit Sudibyanto.

Sigit mengatakan, “Bahwa Tim Virtual Police Polresta Surakarta menangkap warga Slawi, AM (Arkham Mukmin) yang menulis komentar dinilai bermuatan hoax terkait Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka”.

“Pihak Polresta Surakarta baru melepaskan pria yang masih menempuh pendidikan di Yogyakarta itu setelah menghapus komentarnya dan meminta maaf”, katanya lagi.

Sebagai mahasiswa dan generasi muda, lanjutnya, Arkham Mukmin sudah seharusnya memberikan kritik yang membangun. Tidak semestinya ditindak berdasar kewenangan kepolisian berupa penjemputan atau pengamanan atau penangkapan sebagaimana dilakukan Polresta Surakarta.

Baca Juga:  Digelar Hybrid dari Solo, IMF 2021 Usung Tema Kebhinekaan

“Kritik tersebut dimaknai ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka secara pribadi dan senyatanya Gibran Rakabuming Raka tidak melakukan pelaporan pencemaran nama baik berdasar UU ITE dan KUHP kepada Polresta Surakarta”, jelasnya.

Sehingga, kata dia, upaya penjemputan atau penangkapan sebagaimana dilakukan Polresta Surakarta adalah bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Kemudian, Sigit menambahkan bahwa hingga permohonan aquo diajukan tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari termohon yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo atas perkara tindak pidana yang terkait dengan Arkham Mukmin dan juga belum adanya izin penyitaan dan penggeledahan dari PN Solo atas perkara perkara tindak pidana yang terkait dengan Arkham Mukmin.

Baca Juga:  Digelar Hybrid dari Solo, IMF 2021 Usung Tema Kebhinekaan

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,” terangnya.

Sigit juga menyampaikan bahwa upaya penjemputan atau pengamanan atau penangkapan oleh termohon terhadap Arkham Mukmin akan menimbulkan trauma psikologis dan rasa malu lantaran apapun peristiwa telah menjadi konsumsi media massa sehingga diperlukan tindakan rehabilitasi dari termohon.

Dalam permohonan primair, pemohon juga meminta agar termohon merehabilitasi nama baik terhadap Arkham Mukmin.

Usai pembacaan permohonan, hakim meminta agar termohon menyiapkan jawaban dari pemohon.

Hanya saja, karena jawaban belum disiapkan, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa (30/3/2021) ini.

“Termohon belum siap. Sidang ditunda,” kata Sunaryanto.

Tags: , ,