SKB 3 Menteri, Pemda dan Sekolah Tak Boleh Wajibkan/Larang Seragam Beratribut Agama

SKB 3 Menteri, Pemda dan Sekolah Tak Boleh Wajibkan/Larang Seragam Beratribut Agama

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan resmi diterbitkan.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama ( SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SKB diteken tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Choulil Qoumas.

Pada hari Rabu (3/2/2021) kemarin, Nadiem menuturkan, “Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama”.

Nadiem juga menambahkan, “Bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama”.

Baca Juga:  Gibran Jadi Wali Kota Solo, Selvi Ananda Akan Jabat 2 Posisi Penting

Dalam SKB tersebut pemerintah memperbolehkan siswa dan guru untuk memilih jenis seragamnya.

Artinya, para guru dan siswa dibebaskan untuk memilih mengenakan pakaian dan atribut yang memiliki kekhususan agama atau tidak.

Ia juga menyampaikan bahwa SKB 3 Menteri ini memberikan kebebasan para guru dan siswa untuk menentukan seragam yang hendak mereka kenakan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun untuk siswa, orang tua diperbolehkan memberikan keputusan terhadap jenis seragam yang dikenakan anaknya.

Pihaknya menambahkan bahwa SKB 3 Menteri ini hanya berlaku bagi sekolah negeri sehingga tidak mengatur ketentuan berpakaian di sekolah swasta.

“Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversifitas apapun. Berarti semua yang mencakup SKB 3 menteri ini mengatur sekolah negeri,” ujarnya.

Baca Juga:  Seleksi CPNS Dan PPPK Solo Dibuka Maret-April

Seperti yang diketahui, aturan ini muncul sebagai respons dari isu intoleransi cara berpakaian di sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan.

Yakni mencuatnya kasus dugaan intoleransi di SMKN 2 Padang. Sekolah ini mewajibkan siswi memakai jilbab, termasuk nonmuslim, hingga kemudian ramai di media sosial.

Kasus itu diketahui setelah video debat antara orang tua siswi tersebut dengan pihak sekolah viral di media sosial.

Tak lama setelah video tersebut viral, pihak sekolah meminta maaf. Pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala SMKN 2 Padang Rusmadi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dalam penerapan kebijakan seragam sekolah.

Tags: , ,