Soal Mini-lockdown, Gerindra DKI Dukung Arahan Jokowi

Soal Mini-lockdown, Gerindra DKI Dukung Arahan Jokowi

Seperti kabar yang beredar sebelumnya, Presiden Jokowi meminta intervensi pengendalian penyebaran Covid-19 berbasis lokal ditingkatkan.

Presiden Jokowi meminta arahan ini diteruskan kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam channel YouTube Sekretariat Presiden pada hari Senin (28/9/2020) kemarin, Jokowi menyampaikan, “Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, kota”.

“Artinya pembatasan berskala mikro, baik itu di tingkat desa, kampung, RW/RW, kantor/ponpes, saya kita itu lebih efektif. Mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa intervensi berbasis lokal atau pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) lebih efektif dalam mengendalikan penularan virus. Presiden Jokowi menekankan lagi, mini-lockdown yang diterapkan berulang dinilai efektif.

Baca Juga:  Tempat Wisata di Karanganyar Bakal Dirazia Satgas Covid-19

Mengetahui hal itu, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai usulan tersebut lebih bagus lantaran memiliki target yang lebih tajam.

Menanggapi hal ini, pada hari yang sama, M Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra menuturkan, “Ya saya kira sarannya Pak Presiden bagus untuk dilaksanakan, sehingga targetnya lebih jelas terlihat dari waktu ke waktu”.

Menurutnya, hingga saat ini Pemprov DKI memang belum pernah menerapkan pengendalian penyebaran virus Corona sampai basis lokal.

Padahal, penerapan tersebut bisa lebih tajam untuk menangani virus Covid-19.

Taufik menambahkan, “DKI belum pernah, lockdown tingkat RT bila dianggap wilayah itu yang terpapar banyak atau tingkat RW, ini yang lebih menajamkan lagi”.

Baca Juga:  APBD Boyolali 2021 Disusun, Bupati ; “Masih Fokus Covid-19 Tanpa Abaikan Pembangunan”

Pihaknya mengatakan bahwa Pemprov DKI terkendala pemetaan zona merah hingga RT atau RW. Jadi, Pemprov belum bisa menerapkan arahan Jokowi terkait mini-lockdown.

“DKI belum pernah karena kalau mau dijalanin harus lebih dulu ada pemetaan RT atau RW mana yang merah,” tambah Taufik.

Tags: , ,