Soal Mobil Dinas, Bambang Widjojanto Pertanyakan Keteladanan Pimpinan KPK

Soal Mobil Dinas, Bambang Widjojanto Pertanyakan Keteladanan Pimpinan KPK

Rencana pengadaan mobil dinas Pimpinan/Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai “kontroversi”. Padahal berdasarkan informasi, anggaran pengadaan mobil dinas tersebut telah disetujui Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) dalam keterangannya mengatakan bahwa dirinya justru mempertanyakan keteladanan Pimpinan KPK saat ini terkait adanya rencana pengadaan mobil dinas atau mobil operasional pejabat KPK itu.

“Pimpinan KPK sedang meninggikan keburukannya dalam hal keteladanan. Tindakan ini sekaligus sesat paradigmatis,” kata Bambang Widjojanto dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Menurut Bambang, sejak awal KPK itu dibangun sebagai lembaga yang efisien, efektif dan menjunjung tinggi integritas dan juga kesederhanaan.

Bambang menilai, fasilitas mobil dengan kapasitas mesin yang tinggi (rencananya 3.500 cc) itu tidak efisien dan efektif.

Baca Juga:  Dugaan Langgar Kode Etik, ICW Laporkan Ketua KPK dan Deputi Penindakan KPK ke Dewas Pengawas

Menurutnya, hal itu tidak berpengaruh langsung terhadap upaya percepatan dan peningkatan kualitas pemberantasan maupun pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Bambang menjelaskan, KPK dibangun dengan sistem single salary karena seluruh fasilitas sudah dijadikan bagian atau disatukan menjadi komponen gaji.

“Seharusnya tidak boleh ada pemberian lagi fasilitas kendaraan karena akan redundant (mubazir),” tegasnya.

“Dengan menerima pemberian mobil dinas maka Pimpinan KPK telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik dan perilaku karena menerima double (pembiayaan ganda) dalam struktur gajinya,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya mengatakan, Komisi III DPR RI telah menyetujui terkait anggaran pengadaan mobil dinas pejabat KPK.

Baca Juga:  Perkenalkan Seni Wayang Suket, 2 Seniman Muda Siap Tour 20 Kota/Kabupaten Se-Jawa

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima memang benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK,” kata Ali Fikri.

Sedangkan berdasarkan informasi, anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK sebesar Rp1,45 miliar. Kemudian empat (4) Wakil Ketua KPK masing-masing Rp1 miliar dan kelima (5) Anggota Dewas KPK masing-masing Rp702 juta.

“Masih dalam pembahasan terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan (Pimpinan KPK) tersebut,” pungkas Ali Fikri.

Tags: , ,