Soal SE UMP 2021, Menaker Belum Konsultasi dengan Komisi IX

Soal SE UMP 2021, Komisi IX Sebut Menaker Belum Konsultasi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah disebut-sebut belum melakukan konsultasi dengan Komisi IX DPR RI terkait penerbitan surat edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 mengenai upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. SE itu mengatur soal UMP pada 2021 mendatang yang tidak naik.

Pada hari Minggu (1/11/2020), Emanuel Melkiades Laka Lena selaku Wakil Ketua Komisi IX mengatakan, “Kalau Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) misalnya mengajak dialog dengan Komisi IX dengan senang kami diskusikan. (Sehingga) tidak perlu seramai (ini)”.

Ia menambahkan, belum adanya dialog dengan DPR, pengusaha, dan buruh, menyebabkan munculnya misinformasi. Sehingga interpretasi banyak pihak terkait SE tersebut berbeda-beda. Selain itu, Kemenaker diminta untuk menjelaskan maksud diterbitkannya SE tersebut secara lengkap.

Baca Juga:  Jokowi Sebut Kasus Aktif dan Kesembuhan Covid-19 Memburuk Semuanya

Agar semua pihak dapat paham maksud diterbitkannya surat tersebut di tengah pandemi Covid-19.

Melki menuturkan, “Bisa disampaikan bahwa ada situasi pandemi yang juga dipikirkan, penurunan produktivitas bahkan penutupan usaha, dan seterusnya”.

Di samping itu, Kemenaker diminta secara detail menjelaskan sektor usaha mana saja yang boleh atau tidak menaikkan upah minimum 2021. Sebab, ada sejumlah perusahaan yang justru tak terdampak pandemi Covid-19.

Melki menyatakan, “Ada beberapa jenis usaha juga dia justru bertahan stabil paling tidak. Mungkin meningkat beberapa saja, tidak banyak,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Sementara anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Lucy Kurniasari meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencabut Surat Edaran (SE) tentang penyesuaian besaran UMP 2021.

Baca Juga:  Mahfud MD Ditantang FPI Untuk Tracing di Solo & Surabaya

Dalam keterangan resmi di laman DPR Pada hari Sabtu (31/10/2020) kemarin, Lucy mengatakan, “Saya berharap Menaker mencabut Surat Edaran tersebut dan menggantinya dengan keputusan yang lebih proporsional”.

Seperti yang diketahui, Menaker mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalui SE tersebut, Menaker meminta kepada gubernur untuk menyesuaikan besaran UMP 2021 untuk disamakan dengan 2020. Kenaikan UMP menurut SE tersebut baru boleh dilakukan setelah 2021.

Tags: , ,