Soal UU Cipta Kerja, Menko Perekonomian: Pangkas Regulasi Penghambat Lapangan Kerja

Soal UU Cipta Kerja, Menko Perekonomian: Pangkas Regulasi Penghambat Lapangan Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bersama dengan sejumlah kementerian / lembaga lainnya saat ini sedang menggelar acara jumpa pers terkait UU (Undang-Undang) Cipta Kerja.

Acara tersebut berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam kesempatan ini mengatakan, UU Cipta Kerja menjadi strategi pemerintah memangkas regulasi yang selama ini menghambat penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

“UU (Undang-Undang) Cipta Kerja ini bertujuan untuk menyederhanakan, sinkronisasi dan memangkas regulasi dan aturan yang dikenal obesitas regulasi yang hambat penciptaan lapangan kerja,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Airlangga menjelaskan, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah sebenarnya ingin mewujudkan potensi Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini.

Baca Juga:  Nikon Resmi Pamit Dari Indonesia

Menurut Airlangga, tantangan terbesarnya adalah penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja di Tanah Air (Indonesia). Dirinya menambahkan, ada sekitar 3 juta anak muda yang perlu lapangan kerja setiap tahunnya.

Menurutnya, kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja baru sangat mendesak dilaksanakan. Airlangga menegaskan, tujuan pemerintah melakukan konferensi pers mengenai UU Cipta Kerja untuk menjelaskan substansi beleid baru ini di tengah isu-isu yang kurang tepat di tengah masyarakat.

“Kami (Pemerintah) merasa penting, untuk memberikan informasi yang sebenarnya agar tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi sehingga masyarakat dan seluruh stakeholders memahami substansi Undang-Undang ((UU) Cipta Kerja secara benar dan komprehensif,” terangnya.

Sementara itu sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.

Tags: , ,