Soal Vaksin, Jokowi Ingin Dijelaskan dengan Detail, Jangan Sampai Dipelintir

Soal Vaksin, Jokowi Ingin Dijelaskan dengan Detail, Jangan Sampai Dipelintir

Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk hati-hati soal vaksin Covid-19 mulai dari penyediaan hingga pengimplementasian kepada masyarakat. Sebab, persoalan vaksin ini sangat kompleks menyangkut persepsi masyarakat.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Terbatas Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 yang ditayangkan dalam akun Youtube Resmi Sekretariat Presiden, Senin 19 Oktober 2020.

“Soal vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks menyangkut nanti persepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja,” ujar Jokowi.

Soal masalah komunikasi, Jokowi berkaca dari UU Cipta Kerja karena buruknya komunikasi publik. Jokowi tidak ingin masalah vaksin Covid-19 kemudian dihantam isu miring.

“Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik, kenapa dia, harus dijelaskan betul di publik. Proses komunikasi publik harus disiapkan. Hati-hati persiapan betul, siapa yang gratis, yang mandiri, jangan sampai dihantam oleh isu, dipelintir, masyarakat demo lagi,” ujar Jokowi.

Di samping komunikasi, Jokowi meminta masalah harga, kualitas, hingga distribusi vaksin Covid-19 disiapkan dengan matang. Jajarannya diminta menyampaikan dengan betul soal siapa yang akan pertama kali mendapatkan vaksin.

“Yang berkaitan dengan harga, kualitas, distribusinya. Meskipun tidak semuanya kita sampaikan ke publik, harga ini tidak harus kita sampaikan ke publik, kemudian titik kritis dari vaksinasi di implementasi, jangan anggap mudah implementasi. Tidak mudah,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyarankan terkait vaksin Covid-19 yang gratis sebaiknya menjadi urusan Menteri Kesehatan, sedangkan vaksin yang berbayar menjadi tanggung jawab Menteri BUMN. Hal ini diperlukan agar menjadi jelas dan masyarakat tidak bingung siapa yang bertanggungjawab.

Selain itu, Jokowi meminta soal pendistribusian vaksin ini harus menggandeng pihak WHO Indonesia untuk memberikan pelatihan bagaimana standar pengiriman vaksin Covid-19.

“Kemudian yang perlu dipersiapkan lainnya, seperti training membawa vaksin karena harus mendapat treatment dan perlakuan yang spesifik, tiap vaksin beda-beda, saya minta dilibatkan WHO Indonesia agar bisa memberikan training agar standarnya menjadi jelas, hati-hati ini bukan barang gampang,” pungkasnya.

Sementara itu, mengenai masalah haram dan halal dalam vaksin COVID-19, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengutamakan keselamatan rakyat. Soal pemberian vaksin, peran MUI juga penting bagi umat Islam.

“Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok),” ujar Ma’ruf, Jumat (16/10).

“Kemudian juga terus mensosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,” imbuhnya.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Pemerintah mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini baru masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga. Namun ketiga vaksin itu sudah dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

Tags: , ,