Sri Mulyani Belum Bisa Tarik Pajak Netflix dkk Karena Ditolak AS

Sri Mulyani Belum Bisa Tarik Pajak Netflik dkk Karena Ditolak AS

Sri Mulyani -Menteri Keuangan- menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam forum G20, belum bisa menarik pajak digital untuk Netflix dan produk digital lainnya pada bulan ini.

Alasannya adalah pemerintahan Donald Trump masih menolak kebijakan tersebut. Padahal pada bulan Juli ini negara-negara G2O berharap kebijakan tersebut dapat disepakati.

Saat konferensi pers APBN KiTa pada hari Senin (20/7/2020) kemarin, Sri Mulyani menuturkan, “Sebetulnya, diharapkan Juli (2020) sudah ada kesepakatan, tapi AS lakukan langkah untuk tidak menerima (kebijakan pajak digital) dulu”.

Untuk diketahui, pajak digital adalah pengenaan pungutan kepada perusahaan penyedia produk dan jasa di bidang digital dari suatu negara yang berbisnis di negara lain.

Baca Juga:  KPK Periksa 6 Saksi Kasus Suap Eks Bupati Lampung Tengah

Dengan demikian negara yang menjadi pasar bisnis perusahaan digital seharusnya bisa mendapat penerimaan pajak dari aktivitas usaha tersebut.

Donald Trump -Presiden AS- sebelumnya mengabarkan bahwa akan ada investigasi atas rencana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemerintah di sejumlah negara di dunia terhadap perusahaan digital asal negeri Paman Sam.

Keputusan Trump ini dilakukan untuk melindungi para perusahaan dari pungutan pajak di negara lain, termasuk dari Indonesia. Untuk informasi, AS pernah memusuhi Prancis dengan memberlakukan pengenaan tarif bea masuk impor karena menerapkan pungutan pajak kepada perusahaan digital asal AS.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia ingin memungut pajak dari para perusahaan digital karena mereka kerap mendapat keuntungan yang besar dari transaksi bisnis mereka di tanah air.

Baca Juga:  Kasus Jembatan Waterfront City, KPK Kembali Periksa 2 Pegawai PT Wijaya Karya

Sri Mulyani menjelaskan, “Dengan Covid-19, banyak negara melihat bahwa transformasi ke era digital jadi suatu yang akseleratif. Oleh karena itu, pentingnya untuk persetujuan antar anggota G20 atau global terhadap international tax rezime terutama terkait digital ekonomi”.

Tags: , ,