Struktur KPK Bertambah, ICW: Bertentangan dengan UU

Struktur KPK Bertambah, ICW: Bertentangan dengan UU

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keteranganya berpendapat bahwa peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pernyataan Kurnia itu menanggapi adanya keputusan Pimpinan KPK yang sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) dengan menambah beberapa struktur jabatan baru pada lembaga antirasuah itu.

“Ini (penambahan struktur jabatan baru KPK) sudah terang benderang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) KPK,” kata Kurnia Ramadhana dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Kurnia menyebut hal itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca Juga:  Ditangkap KPK, Berapa Harta Kekayaan Menteri KKP Edhy Prabowo?

“Tentu ini mengartikan bahwa bidang-bidang yang ada di KPK itu masih seperti sediakala, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, serta Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat,” jelasnya.

Menurut Kurnia, justru yang tertuang dalam perkom itu malah terdapat beberapa penambahan, seperti Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat serta Bidang Koordinasi dan Supervisi.

“ICW menilai produk hukum internal KPK tersebut amat rentan untuk dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung (MA),” terangnya.

“KPK mestinya memfokuskan pada perbaikan kinerjanya sendiri ketimbang merombak susunan internal yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang dan efektivitasnya juga dipertanyakan,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam pernyataannya menjelaskan, penambahan struktur baru sudah sesuai dengan strategi pemberantasan korupsi yang sedang dijalani KPK saat ini.

Baca Juga:  Soal UMK Karanganyar Paling Tinggi, Bupati: Ada Rumusnya, Keputusan di Gubernur

Berdasarkan peraturan KPK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada tanggal 6 November 2020, KPK telah menambah 2 kedeputian baru.

Kedua kedeputian baru tersebut adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Staf Khusus & Inspektorat.

“Struktur sebuah organisasi sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan, KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode, yaitu penindakan pencegahan dan pendidikan sosialisasi serta kampanye,” kata Nurul Ghufron.

Tags: , ,