Tahun Depan UMK Karanganyar Naik 3,27%

Tahun Depan UMK Karanganyar Naik 3,27%

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengusulkan kenaikan upah minimun Kabupaten (UMK) pada tahun 2021 mendatang.

Kenaikan tersebut yakni 3,27 persen dari tahun sebelumnya.

Kenaikan UMK tersebut juga sesuai dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo.

Kenaikan UMK tahun 2021 sebesar 3,27 persen itu diusulkan oleh Juliyatmono sekalu Bupati Karanganyar setelah menerima hasil rapat dewan pengupahan yang tidak menghasilkan kesepakatan antara para pekerja dengan pengusaha beberapa waktu lalu.

Pada hari Minggu (15/11/2020) kemarin, Yuli sapaan akrab Bupati Karanganyar itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan hasil rapat dewan pengupah yang tidak membuahkan kesepakatan bersama.

Baca Juga:  Pemkab Karanganyar Minta Jangan Ada PHK Besar-Besaran Imbas UMK Naik

Menurutnya, pada tanggal 13 November 2020 Pemkab Karanganyar telah mengirimkan usulan kenaikan UMK 2021 tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Yuli menjelaskan, bahwa dengan kenaikan UMK sebesar 3,27 persen tersebut, nilai UMK Karanganyar di tahun 2021 diperkirakan menjadi Rp 2 juta lebih.

Orang nomer satu di Karanganyar itu menerangkan, meski terjadi kenaikan, perusahaan dapat mengajukan penangguhan keberatan terhadap kenaikan tersebut.

Yuli menyampaikan, “Usulan tersebut bersifat fleksibel dengan melihat kondisi masing-masing perusahaan akibat dampak pandemi Covid 19. Saya berharap adanya usulan kenaikan, para pemilik perusahaan tidak merumahkan karyawan, di sisi lain, para pekerja juga diminta memaklumi bila perusahaan tempat mereka bekerja tidak menaikan UMK demi keberlangsungan perusahaan”.

Baca Juga:  Pemkab Sukoharjo Larang Produksi Ciu, Pengrajin Etanol Terancam Bangkrut

Sementara itu, Martadi – Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM Karanganyar- menyampaikan bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara serikat buruh dan Apindo terkait UMK 2021 meski telah melalui dua kali pembahasan, maka pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Karanganyar.

Martadi menjelaskan, “Keputusan akhir sepenuhnya kewenangan bupati”.

Tags: , ,