Tanggapan Hotman Paris Hutapea Terhadap UU Cipta Kerja

Tanggapan Hotman Paris Hutapea Terhadap UU Cipta Kerja

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut memberikan tanggapan soal UU Cipta Kerja yang menuai polemik. Beberapa kali, ia mencoba memberikan tanggapan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Hotman ternyata juga mempelajari draf UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu itu. Dalam pemahamannya, Hotman justru mengatakan jika UU Cipta kerja ini menguntungkan buruh dan pekerja.

Dalam video yang diunggahnya di akun @hotmanparisofficial, ia menjelaskan dalam UU itu ada pasal yang mewajibkan pengusaha untuk membayar pesangon buruh atau pekerja. Apabila tak dibayarkan, kata Hotman, maka pengusaha itu dianggap telah melakukan tindak pidana kejahatan dan terancam empat tahun penjara.

“Di sini ada pasal yang menyebut, apabila majikan tidak membayar uang pesangon sesuai ketentuan undang-undang ini, akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan dan ancaman hukumannya empat tahun penjara,” jelasnya.

Hotman menilai pasal itu akan sangat menguntungkan para buruh untuk mendapat hak memperoleh pesangon. Dari sisi pengusaha, pasal itu juga akan membuat mereka tertib dalam membayar pesangon bagi pegawainya.

Menurut Hotman, klausul dalam UU Cipta Kerja tersebut merupakan kemajuan yang menguntungkan bagi para pekerja dan buruh. Pasalnya, selama ini dibutuhkan waktu berbulan-bulan bagi buruh untuk menuntut perusahaan yang tidak membayarkan pesangon.

Baca Juga:  Demo Damai Dideklarasikan di Karanganyar, Namun Tolak UU Cipta Kerja Jalan Terus

“Tapi, dengan melalui satu laporan polisi, kemungkinan uang pesangon akan dapat. Selamat untuk para buruh dan pekerja,” jelas Hotman.

Hotman membaca versi draf final yang 812 halaman. Di dalam Pasal 185 ayat (1) UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan dijelaskan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2) Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) bakal dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Pada pasal berikutnya dijelaskan, tindak kejahatan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal 156 ayat (1) sendiri merupakan pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon bila terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain pesangon, pengusaha juga diwajibkan untuk membayar uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja.

Hal tersebut berbeda dengan Pasal 185 dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Pasal 185 undang-undang lama, klausul mengenai kewajiban untuk membayar pesangon tidak termasuk dalam tindak pidana kejahatan.

Baca Juga:  Tempat Wisata di Karanganyar Bakal Dirazia Satgas Covid-19

Sebelumnya, Hotman sempat angkat bicara mengenai polemik pengesahan UU Cipta Kerja.

Ia mengatakan, berdasarkan pengalamannya puluhan tahun menjadi advokat, permasalahan yang sering dihadapi pekerja atau buruh adalah sulitnya menuntut hak pesangon.

“Terlepas setuju atau tidak omnibus law, dalam 36 tahun pengalaman saya menjadi pengacara. Masalah yang dihadapi buruh adalah dalam menuntut pesangon karena prosedur hukumnya sangat panjang,” ucap Hotman dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (11/10/2020).

Selama ini, banyak kasus perusahaan yang tidak membayarkan hak pesangon sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Pekerja korban PHK dihadapkan pada kondisi sulit karena prosedur menuntut pesangon hingga sampai ke pengadilan bukan perkara gampang. Tuntutan pesangon hingga ke meja pengadilan sering kali terpaksa ditempuh pekerja korban PHK karena selama ini Kementerian Ketenagakerjaan ataupun Dinas Ketenagakerjaan di daerah umumnya tak banyak membantu menekan perusahaan.

Di sisi lain, untuk menuntut hak pesangon ke pengadilan, butuh pengacara yang memakan biaya yang tak sedikit. Itu pun belum tentu putusan pengadilan memenangkan pekerja korban PHK.

Tags: , ,